Anggaran 5 Triliun lebih Untuk Hadapi Perpanjangan PPKM Darurat

SEMARANG, MEDGO.ID – Presiden RI, Joko Widodo, secara resmi telah menetapkan diperpanjangnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli 2021.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah menyiapkan anggaran dari APBD Provinsi Jateng sebesar Rp. 418,8 miliar dan dari APBN sebesar Rp. 4,7 triliun.

BACA JUGA :  M. Iqbal: Gugatan Pra Peradilan Itu Lumrah

Anggaran yang telah disiapkan tersebut, agar sesegera mungkin untuk dapat disalurkan pada masyarakat.

Demikian yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Rabu (21/7/2021). Sebagaimana dikutip dari jatengprov.go.id.

Ganjar meminta kepada jajarannya untuk memastikan bantuan yang sudah terprogram tersalurkan ke masyarakat.

BACA JUGA :  Dr. DP Dinyatakan Sebagai Tersangka Tindak Kejahatan Terhadap Kesopanan

“Anggaran yang sudah disiapkan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng tahun 2021, digunakan untuk bantuan sosial antisipasi dampak PPKM”, kata Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar menyampaikan, semisal untuk sisi infrastruktur, ada sumbangan listrik untuk alokasi 15.000 KK. Pembangunan rehab dan distribusi rumah korban bencana alokasi 327 unit. Dari ini saja, ada Rp. 12,8 miliar, dan saya minta bisa ditambah.

Selain itu, imbuh Ganjar, ada juga bantuan dari sisi sosial. Total ada Rp. 381,8 miliar anggaran dari Pemprov Jateng dan Rp. 2,4 triliun dari anggaran APBN. Untuk anggaran pemprov, ada tujuh kegiatan di Dinkes, DP3AP2AKB, Dinsos, Disdikbud, dan Biro Kesra.

BACA JUGA :  Bupati Kendal: Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 Sebesar 565,639 Miliar

“Di antaranya untuk program jambanisasi, alat bantu produksi, Kartu Jateng Sejahtera, beasiswa untuk siswa kurang mampu, hibah Kemenag, dan lainnya. Sementara anggaran dari pusat itu ada tujuh kegiatan, di antaranya BLT Dana Desa, bansos PKH, BPNT, BST, dan bantuan beras untuk 7,6 juta KK,” ucapnya.

Dari sisi ekonomi, ada anggaran total Rp. 24,1 miliar dari APBD Provinsi dan Rp. 2,2 triliun dari APBN. Untuk anggaran APBD, bantuan diberikan untuk BBM nelayan, asuransi nelayan, paket olahan ikan, cadangan beras, dan bansos paket peternakan.

“Sementara anggaran APBN untuk bantuan produktif usaha mikro, sudah terealisasi sebesar 1,1 juta UKM dengan target 2,8 juta. Masing-masing Rp. 1,2 juta. Selain itu, ada juga kartu prakerja untuk 350.000 orang dan terealisasi 194.718 orang. Ini yang saya maksud harus digas agar segera tersalurkan,” terangnya.

BACA JUGA :  Bupati Kendal: Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 Sebesar 565,639 Miliar

Selain memastikan tersalurkannya bantuan yang sudah ada, Ganjar juga telah menyusun strategi refocusing. Sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jateng sudah mengusulkan rencana refocusing itu.

Beberapa usulan adalah alokasi bantuan sosial untuk 133.555 KK. Masing-masing akan menerima Rp. 200.000. Bantuan akan diberikan untuk pedagang, sopir, tukang ojek, biaya transporter, dan lainnya.

Selain itu, ada juga usulan bansos 157.795 UKM yang terdampak Covid-19. Bantuan Dinas Ketahanan Pangan sekitar Rp. 3,3 miliar untuk petani, Distanbun memberikan bantuan untuk 5.708 kelompok tani, dan Disperindag mengusulkan bantuan produk bahan baku industri bagi 3.500 IKM.

“Terakhir dari Disporapar yang mengusulkan bantuan sembako bagi 12.586 pelaku pariwisata yang terdampak PPKM. Jadi kira-kira kita siapkan Rp. 143,5 miliar. Sudah ada hitungan detilnya seperti itu,” pungkasnya. (*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here