Lewat Sebuah Buku, Hamim Kupas Program Upaya Pengentasan Kemiskinan Perdesaan di Bone Bolango

JAKARTA, MEDGO.ID — Tingginya angka kemiskinan di Bone Bolango dan Provinsi Gorontalo pada umumnya disebabkan oleh masalah disparitas di Indonesia.

Berangkat dari permasalahan tersebut, Bupati Bone Bolango, Hamim Pou memberikan pemahaman lewat sebuah buku yang berjudul ‘Belajar Dari Bone Bolango. Mengkaji Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan’ tentang pemahaman bahwa kebijakan pengentasan kemisinan di perdesaan akan gagal jika subjek sasaran tidak diidentifikasi secara spesifik.

Buku ini sendiri ditulis Bupati Bone Bolango dua periode itu berlandaskan dari disertasinya ketika menempuh Program Pendidikan Doktor Pertanian di Universitas Brawijaya Malang beberapa waktu silam.

BACA JUGA :  Gadaikan Mobil Leasing, Seorang Warga Kabupaten Gorontalo DiTetapkan Tersangka

Dari hasil analisisnya, Bupati Hamim menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah berbasis ekonomi yang baik seperti Kecamatan Kabila dan Tilongkabila justru lebih tinggi dibandingkan kawasan lain yang ada di Kabupaten Bone Bolango.
Rasanya tidak berlebihan jika buku ini patut dibaca oleh mereka yang menaruh perhatian pada isu-isu kemiskinan, terutama para pengambil kebijakan dan akademisi.

“Disertasi ini tidak boleh didiamkan yang hanya menjadi koleksi terbatas di perpustakaan, tetapi lebih baik jika diperluas sehingga bisa mempengaruhi perspektif kita tentang program upaya pengentasan kemiskinan,” ungkap Bupati Hamim dalam kegiatan Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Senin (27/3/2023).

BACA JUGA :  DPRD Provinsi Gorontalo Dorong Pembangunan Rumah Singgah Permanen di Manado

Bupati yang kaya akan pengalaman di dunia jurnalistik itu pun mengupas banyak program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah, namun hasilnya belum menunjukkan hasil yang signifikan untuk menurunkan kemiskinan

“Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian beasiswa, hunian layak tinggal, penerima kredit usaha rakyat (KUR), kelompok usaha bersama (KUB), dan lainnya. Kebijakan pengentasan kemiskinan akan gagal jika subjek sasaran tidak diidentifikasi secara spesisfik, belum berdasarkan tipologi wilayah maupun sumber daya alam,” jelasnya.

BACA JUGA :  DPRD Provinsi Gorontalo Setujui Dua Raperda Usulan Pemprov

Bupati penyayang anak yatim itu mengungkapkan skenario kebijakan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan peningkatan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi daerah, mendorong pembangunan infrastruktur.

“Misalnya, mendukung produksi pangan, pembangunan jalan penghubung dan memberikan stimulus bantuan ternak sapi,”pungkasnya.(Adv/IH)