Kota Gorontalo, MEDGO.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo meneguhkan sinergi penanggulangan malaria dengan menggelar rapat koordinasi pada Rabu (1701) di Aula Rumah Jabatan Gubernur. Asisten I Bidang Pemerintahan, Syukri J. Botutihe, memimpin rapat yang dihadiri oleh pejabat tinggi dari Kabupaten/Kota serta OPD Provinsi.
Dalam pernyataannya, Syukri menggarisbawahi bahwa mengatasi masalah malaria memerlukan keterlibatan semua sektor, bukan hanya sektor kesehatan. Dengan lebih dari 1.000 kasus malaria hingga Desember 2023, perlunya koordinasi antarsektor semakin mendesak.
“Masalah malaria ini bukan hanya urusan sektor kesehatan saja, tapi semua sektor atau semua bidang itu punya tanggung jawab,”ujar Syukri J. Botutihe, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo
Syukri juga menyoroti konsekuensi lingkungan yang dapat memperparah masalah kesehatan. Kerjasama lintas sektor, mulai dari tingkat desa hingga OPD Kabupaten/Kota, ditekankan sebagai kunci dalam menanggulangi malaria.
“Jadi perlu ada kebijakan pimpinan di daerah untuk mengeluarkan semacam status KLB di setiap wilayah daerah itu. Jadi tidak nanti sudah meledak sama dengan Covid-19 baru ditetapkan, tapi harus ada antisipasi dari saat ini,” jelas Syukri J. Botutihe
Dalam menanggapi kondisi ini, rapat juga membahas penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) sebagai tindakan preventif. Syukri menekankan perlunya kebijakan proaktif dan regulasi yang mendukung.
Kesempatan ini juga digunakan untuk memberikan apresiasi kepada Gorontalo Utara atas keberhasilannya dalam menangani kasus malaria. Syukri menyatakan penghargaan tinggi terhadap partisipasi peserta rapat dan Tim Penilai Eliminasi Malaria serta Konsultan Senior dari Kementerian Kesehatan yang ikut hadir.(Adv)
