Sekda Kota Gorontalo Minta OPD Jalankan Tugas Pemerintahan Transparan

Sekertaris Kota Gorontalo Ismail Madjid
Sekertaris Kota Gorontalo Ismail Madjid

Gorontalo, MEDGO.ID — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo menghadiri acara penutupan rapat kerja pengendalian dan evaluasi rancangan RKPD tahun 2022.

Acara yang di gelar dari hari senin kemarin ini dirangkaikan dengan forum gabungan perangkat daerah di Swiss-Belhotel Maleosan Manado. Selasa (09/03).

BACA JUGA :  Kapolda Irjen Akhmad Wiyagus Buka Diktuba Bintara SPN Gorontalo

Pada kesempatan tersebut Ismail Madjid menjelaskan, terkait dengan materi yang dibahas dalam trilateral meeting, pengendalian dan evaluasi rancangan RKPD tahun 2022 dan forum gabungan perangkat daerah.

“Saya rasa kita sama-sama sudah mendengarkan pejelasan-penjelasan yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan oleh para narasumber, sehingga kedepannya saya dan Pak Walikota berharap agar sasaran pembangunan yang disepakati akan selaras dengan koridor kebijakan fiskal yang selaras,”tandas Ismail.

BACA JUGA :  4 Warga Batu Bara Kritis Tersengat Listrik, 1 Meninggal Dunia

Setelah 2 (dua) hari mengikuti acara ini Ismail berharap agar semua sebagai sesuai penyelenggara pemerintahan dengan kewenangan masing-masing telah mendapatkan kesepakatan bersama atas akan yang prioritas pembangunan dilaksanakan pada tahun 2022 dan akan dalam RKPD tahun 2022 yang dimuat merupakan pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS hingga sampai dengan penetapan APBD nanti.

“Sebagaimana yang hasil kesepakatan berita acara, dalam dituangkan diharapkan agar segera di follow up oleh masing-masing perangkat daerah saat nantinya pada target agar musrenbang tingkat kota usulan -usulan tersebut sudah masuk dalam rancangan rencana kerja (renja) masing-masing OPD dan selanjutnya forum dipaparkan dalam akan musrenbang tersebut,”ucapnya

BACA JUGA :  Kapolres Kota Kediri Distribusikan 1,375 Ton Beras, Vitamin Dan 275 Pembersih Lantai Ke Masjid

Sekda Kota Gorontalo ini menambahkan bahwa melalui rapat kerja pembiayaan mendapatkan bentuk baru untuk pelaksanaan pembiayaan yaitu dengan kegiatan pembangunan dengan baznas dan berkolaborasi diharapkan hal ini juga bisa ditempuh melalui sumber dana yang lain seperti CSR.

“Ini dengan sendirinya kesepakatan menuntut adanya rasa tanggung jawab moral yang sangat besar bagi setiap daerah dalam pimpinan perangkat menjalankan amanah yang didelegasikan oleh walikota dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai kewenangan masing- masing,  guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan,”tutupnya.

BACA JUGA :  Lagi-lagi,  WNA Bebas Berkunjung Diwilayah Indonesia. Saat PPKM Diperpanjang

Sekda juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir agar semoga apa yang disepakati hari ini, akan penuh tanggung dilaksanakan dengan roda jawab dalam menjalankan pembangunan di daerah yang kita cintai.(Adv)

Laporan : Imran Husain

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here