RKPD Diminta Sesuai Kebutuhan Masyarakat Bukan Keinginan Pemerintah

Kota Gorontalo, MEDGO.ID  – Pejabat Gubernur Ismail Pakaya, meminta agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan pemerintah atau pimpinan tertentu. Hal ini ditegaskannya saat membuka kegiatan Forum Koordinasi RKPD 2025, yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Selasa (20/2/2024).

“Fiskal kita ini jika dibandingkan dengan daerah lain sangatlah kecil. Oleh karena itu, kami dalam menganggarkan dan membuat rencana kerja harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Indikator utama dalam menyusunnya dibutuhkan bukan keinginan, indikator kebutuhan pun tetap harus dibagi, itu kebutuhan rakyat atau kebutuhan pimpinan,” tegas Ismail.

Hal tersebut menjadi penekanannya, karena adanya beberapa temuan yang ia peroleh di lapangan. Ia masih banyak menemukan bangunan yang dibuat dan dianggarkan dari dana negara namun tidak memiliki manfaat serta tidak dapat digunakan oleh masyarakat.

Kredit Mobil Gorontalo

“Kita ini seperti daerah yang banyak uangnya, pokoknya bangun saja, tidak bermanfaat pun bukan masalah. Ini saya ingatkan ke pimpinan OPD lingkup Pemprov, jangan hanya karena Kadisnya suka menyelam atau suka olahraga kemudian anggaran diperbesar ke situ, tidak perduli itu ada manfaatnya atau tidak, kalau keluarga kita kotraktor pokoknya bangunan fisik harus banyak, dipakai atau tidak itu urusan belakangan, ” ujar Ismail.

Persoalan ini ditekankan Ismail mengingat banyaknya indikator yang harus dicapai sementara dana APBD dan APBN yang diterima sangat terbatas. Oleh karena itu, besar harapannya dana yang ada dapat tepat sasaran, sehingga berbagai indikator tersebut dapat melampaui target.

BACA JUGA :  Memastikan Apa Sudah Steril, Bupati Saipul Sambut Tim Kepresidenan RI

“Seluruh pemangku kepentingan di provinsi ini harus bisa selaras dalam melaksanakan program kerja, banyak hal yang harus kita perbaiki, karena beberapa program kita itu masih saling tumpang tindih. Anggaran kita tahun ini, total APBD dan APBN hanya lebih kurang 12 triliun, dengan angka terkecil ini kita harus mencapai berbagai indikator, sehingga diperlukan sinkronisasi dari berbagai pihak,” tutupnya.