Komisi A DPRD Kota Gorontalo Dorong Realisasi Pemasangan Jaringan Listrik di Kecamatan Kota Barat

Kota Gorontalo, MEDGO.ID – Ketua Komisi A DPRD Kota Gorontalo, Erman Latjengke, mengungkapkan perlunya peningkatan infrastruktur jaringan listrik di tiga Kelurahan yaitu Pilolodaa, Lekobalo, dan Buliide di Kecamatan Kota Barat. Dalam wawancara dengan media pada hari Senin (27/05), Erman menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan proyek tersebut dapat terealisasi.

“Tahun lalu, saya telah meminta lurah setempat untuk mengajukan surat permohonan kepada PLN agar dilakukan pemasangan tiang listrik dan jaringan baru di kawasan tersebut. Surat permohonan itu sudah saya serahkan langsung kepada manajer PLN,” ungkap Erman.

Manajer PLN, lanjut Erman, telah menyampaikan bahwa rencana pemasangan jaringan listrik baru akan diimplementasikan menggunakan anggaran APBD tahun 2024. “Alhamdulillah, berdasarkan penyampaian dari manajer PLN, proyek ini akan dilaksanakan dengan dana APBD tahun 2024, insya Allah,” tambahnya.

BACA JUGA :  Kendalikan Inflasi, Pemkot Gorontalo Gelar Gerakan Pangan Murah

Erman juga menjelaskan bahwa proses pengajuan ini sesuai dengan prosedur yang ada, di mana dirinya berperan sebagai penghubung antara lurah dan pihak PLN.

“Saya yang memediasi ke pihak PLN, dan mereka berjanji insya Allah tahun 2024 proyek ini akan menggunakan dana APBD,” jelasnya.

BACA JUGA :  Keindahan Burung Mandar Batu Menyemarakkan Danau Limboto

Lebih lanjut, Erman berkomitmen untuk terus memantau perkembangan proyek ini dan memastikan janji tersebut terpenuhi.

“Saya akan bertemu lagi dengan pihak PLN dalam waktu dekat untuk menagih komitmen mereka bahwa proyek ini akan direalisasikan pada tahun 2024,” tegasnya.

BACA JUGA :  Pj Gubernur Gorontalo dan CEO IIF Tinjau Progres Pengembangan Pelabuhan Anggrek

Erman juga menekankan bahwa ia tidak akan menunggu lama untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana. Jika belum ada kemajuan signifikan, ia akan segera berupaya melakukan pertemuan kembali dengan pihak terkait. (IH)