FPI Desak Pemerintah Hentikan “Sandiwara” PPKM

Aksi Masyarakat yang menolak perpanjangan PPKM

Jakarta, MEDGO.ID — Forum Pergerakan Indonesia (FPI), menggelar aksi penolakan diberlakukan lagi PPKM. Alasanya, hanya menguntungkan segelintir elit pemerintah pusat.

Aksi yang digelar didepan Universitas Indonesia (UI), jalan Salemba Raya, pada Jumat (23/07/2021) pukul 14.00 wib.

BACA JUGA :  3 Hari Proses Pencarian, Akhirnya Bocah Hanyut di Sungai Bolango Berhasil Ditemukan

Selain menuntut pemerintah menghentikan PPKM FPI juga menuntut sejumlah hal, sebagai wujud protes atas ketidakmampuan pejabat menteri yang ditunjuk Presiden Jokowi.

“Kami meminta Luhut Binsar Panjaitan, Erik Tohir dan Airlangga Hartarto gar dipecat. Sebab mereka tak mampu memangani pwnyebaran covid-19,” kata Rahmat Himran, Jendral lapangan FPI.

mereka juga mendesak pemerintah untuk menata lagi anggaran yang berpuahk kepada rakyat kecil agar kemiskinan tak akan menerpa anak bangsa lagi.

BACA JUGA :  Lari Dari Razia, Seorang Warga Cebur ke Sungai Hingga Hilang

“Segera melakukan revitalisasi anggaran yang berpihak kepada rakyat, ” sambung Rahmat.

FPI desak Stop Sandiwara PPKM
Dalam penyampaian mereka secara bergantian, yang menarik disampakkan bahwa PPKM ini hanya sinetron pemerintah sehingga harus dihentikan agar tak memperpanjang penderitaan rakyat, yang ekonominya semakin terpuruk.

BACA JUGA :  Bocah 11 Tahun Hilang Terbawah Arus

“Kami mendesak agar sandiwara PPKM segera dihentikan, ” tambah Abdurrahman selaku Korlap FPI.

Abdurrahman meminta juga agar anggaran ratusan triliun yang dialokasikan untuk penanganan covid-19 agar disampaikan kepada publik secara terbuka, termasuk adanya anggaran pemulihan ekonomi nasional.

“750 Triliun dana PEN (pemulihan ekonomi nasional) dievaluasi pemanfaatnnya, ” tegasnya.

Menutupi aksinya yang berlangsung hanya dalam tempo, singkat sekitar 25 menit dilapangan. Menuntut juga agar kebijakan pemerintah menargetkan vaksinasi dengan mwnjadikan sebagai syarat mendapatkan pelayanan jangan dilanjutkan.

BACA JUGA :  Komplotan Begal Berdarah Dingin Berhasil Dilumpuhkan Sat Res Anti Bandit

“Stop kebijakan yang menjadikan Vaksin sebagai syarat pelayanan dan hak publik,” pungkasnya.

Aksi langsung membubarkan diri sebelum aparat kepolisian mendatangi lokasi berkumpulnya massa FPI. sebab aksi tersebut rupanya tak menyampajkan kepihak aparat sebelum turun lapangan. (rls)

 

Ini Pernyataan lengkap FPI :

SITUASI PPKM YANG DIBERLAKUKAN OLEH PEMERINTAH TELAH MELUKAI HATI RAKYAT INDONESIA, PERMAINAN DAN SANDIWARA PPKM DI NIKMATI OLEH SEGELINTIR ELIT PEMERINTAH PUSAT.

PERMINTAAN MAAF YANG DI LAKUKAN OLEH BEBERAPA MENTERI MENCERMINKAN NEGARA GAGAL DALAM MENANGANI SITUASI PANDEMI COVID 19.

KAMI DARI FORUM PERGERAKAN INDONESIA MEMINTA KEPADA PRESIDEN JOKOWI AGAR MENGEVALUASI KINERJA PARA MENTERINYA. DENGAN ANGGARAN PENANGULANGAN PANDEMI YANG DIBUNGKUS DENGAN DANA PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Rp. 744,75 Triliun TIDAK DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT INDONESIA YANG EKONOMINYA SANGAT MEMBUTUHKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI.

Indonesia akan Mengalami RESESI EKONOMI YANG BERDAMPAK PADA KRISIS EKONOMI, APABILA PEMERINTAH PUSAT TIDAK SEGERA MENGEHNTIKAN SANDIWARA PPKM.

FORUM PERGERAKAN INDONESIA MENUNTUT KEPADA PRESIDEN JOKOWI AGAR :

1.    MEMECAT MENTERI LUHUT BINSAR PANJAITAN, ERICK THOHIR, AIRLANGA HARTATO TERBUKTI GAGAL TOTAL MENANGANI PANDEMI COVID 19.

2.    SEGERA MELAKUKAN REVITALISASI KEBIJAKAN YANG BERPIHAK KEPADA RAKYAT INDONESIA

3.    MENDESAK AGAR SANDIWARA PPKM SEGERA DI HENTIKAN

4.    RP. 744,75 TRILIUN DANA PEN DIEVALUASI PEMANFAATANNYA

5. Stop kebijakan yang menjadikan Vaksin sebagai syarat pelayanan dan Hak Publik.

 

PENGKHIANAT NEGARA HIDUP DI ATAS PENDERITAAN RAKYAT

STOP SANDIWARA PPKM

Abdurahman. (Korlap)

Rahmat Himran (Jendral Lapangan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here