Gorontalo, MEDGO.ID – Pansus Aset DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat evaluasi untuk meninjau berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam satu minggu terakhir. Ketua Pansus, AW Thalib, mengungkapkan bahwa kunjungan ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta aset-aset di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo mengungkapkan beberapa masalah serius terkait manajemen aset.
“Kami menemukan bahwa manajemen aset dari beberapa OPD masih belum seragam dan ada kesemrawutan dalam pencatatan dan administrasi aset,” ujar AW Thalib. “Beberapa contoh yang kami temui adalah aset P3D dan hibah tanah yang sudah memiliki sertifikat tetapi dikuasai oleh pihak lain, bahkan ada yang tidak memiliki dokumen aset sama sekali.”
Thalib menyoroti dua kasus yang mendapat perhatian khusus, yakni aset P3D dari Dinas Pertanian di Kabupaten Pohuwato dan aset hibah yang telah digunakan sebagai Indomaret di Bone Bolango. “Kami mendapati kasus penyerobotan dan pengrusakan terhadap aset di Kabupaten Pohuwato, serta kasus aset hibah yang telah diubah menjadi Indomaret di Bone Bolango,” tambahnya.
Pansus Aset juga telah mengambil langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti masalah ini. Mereka telah meminta bantuan dari biro hukum untuk mengkaji ulang laporan dan melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Selain itu, mereka juga telah meminta bantuan hukum untuk mengevaluasi kasus Indomaret yang menggunakan aset hibah.
Dengan jangka waktu pansus yang terbatas hanya 6 bulan, AW Thalib menekankan pentingnya kerja cepat dalam menangani masalah ini. “Kami melihat bahwa eksekutif terkesan lamban bahkan diam dalam mengurus masalah aset ini,” katanya. “Padahal, ini merupakan masalah serius yang harus ditangani dengan cepat dan serius agar tidak terjadi potensi kehilangan aset yang lebih besar.”
Pansus Aset berkomitmen untuk terus mengawasi masalah ini dan menuntut tindakan cepat dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah manajemen aset di Provinsi Gorontalo.
