Di Hari Patriotik Ke – 82, Reses ADHAN : Ada Kasus Korupsi, Aparat Tidak Tegas

Kota Gorontalo, MEDGO.ID — Semangat hari patriotik yang digelar masyarajat Gorontalo setiap tanggal 23 Januari 1942/2024. Daerah ini masih diwarnai oleh kemiskinan akibat perilaku pejabat yang korup, bersamaa dengan aparat penegak hukum yang tidak tegas menjalankan tugasnya.

Itulah bagian dari materi Reses yang disampaikan oleh politisi sekaligus anggota DPRD Provinsi Gorontalo Adhan Dambea saat mengisi reses dileurahan Dembe, Kecamatan Kota Barat . kota Gorontalo, pada Selasa (23/01/2024) malam, dilapangan olah raga Dembe.

Menurut Adhan seharusnya daerah ini, sudah menjadi makmur dan setidaknya berjejer diantara provinsi yang tingkat kemiskinannya diangka 3-5 persen. Bukan malah meningkat, pasca berdiri sendiri setelah pisah dari Sulawesi Utara tahun 2021 silam.

Kredit Mobil Gorontalo

“Kondisi sekrang tak jauh beda dengan saat masih bersama dengan Sulut, harusnya kita lebih baik setelah mekar,” kata Adhan.

Untuk itu ia mengusulkan, kalau pejabat tak serius menanganinya, apakah tidak lebih baik kita kembali ke daerah asal saja, ketimbang seperti ini.

BACA JUGA :  Penjabat Gubernur Sumut Pantau Pemilu di Kabupaten Batu Bara

“Saya mengusulkan kalau cara mengelola seperti ini, mending balik ke daerah Sulut saja,” tegasnya.

Yang terjadi setelah daerah ini dimekarkan, pejabatnya semakin kaya, rakyat justru miskin. Tak heran kasus korupsi bermunculan, namun sayang tak ditangani serius oleh aparat.

BACA JUGA :  UNG Peringati Puncak Prestasi Melalui Prosesi Wisuda ke-49

“Setelah mekar harusnya kita lebih baik, justru pejabatnya yang makin makmur.  Coba lihat berbagai proyek bermasalah hukum,” sambungnya.

Namun tang membuat dirinya semakin pesimis, aparat penegak hukum yang mengawal daerah ini, justru terkesan lambat dalam penanganan berbagai kasus korupsi. Wajar semakin banyak yang tak ditangani serius.

BACA JUGA :  Caleg PDI Perjuangan Ngamuk. Buntut Suara Tak Ada, Uang 75 juta Lenyap

“Ada proyek, pendamping hukumnya ada, anehnya, justru muncul masalah hukum gratifikasi dan pekerjaanya. Ini akibat aparatnya tidak tegas, sepertu kasus korupsi benteng Otanaha 2018 tidak jelas,”pungkas Adhan.(RM)