Ali Moktar Ngabalin Bilang Pengkritik KPK Otaknya Terbalik (Sungsang)

Ali Moktar Ngabalin Sebut Pengkritik Tes Pegawai KPK Otak Sungsang
Ali Moktar Ngabalin

Jakarta, MEDGO.ID — Berbagai kritik yang dialamtkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tes wawasan kebangsaan (TWK), yang berimbas pada diberhentikannya 75 orang pegawai KPK.

Namun Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin justru membela pelaksana  tes wawasan kebangsaan (TWK),  dan proses penonaktifan 75 orang tersebut sudah sesuai aturan.

BACA JUGA :  Djafar Badjeber: Manufer Kapal China,  Harus Ditindak Tegas

Ali Ngabalin tak sepakat dengan anggapan TWK digelar tanpa landasan hukum yang jelas. Dia justru menyerang balik pihak-pihak yang mengkritik TWK KPK.

“Mereka menuduh bahwa proses TWK suatu proses diada-adakan karena di UU tidak ada rujukan pasal dan ayat tentang TWK. Ini orang-orang yang sebetulnya tidak saja tolol, tapi memang cara berpikir terbalik, otak-otak sungsang ini namanya,” kata Ngabalin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (12/5).

BACA JUGA :  Pesantren Akan Segera Peroleh Kucuran Dana

Ngabalin mengatakan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sudah diatur PP Nomor 41 Tahun 2020. Menurutnya, TWK juga diatur jelas dalam peraturan tersebut.

Politikus Partai Golkar tersebut membantah tudingan sejumlah pihak yang menyatakan Presiden Joko Widodo mengintervensi proses TWK. Ngabalin menyebut tudingan-tudingan itu sebagai fitnah terhadap Jokowi.

“Ada yang berikan penilaian bahwa ini ada upaya pemerintah dan intervensi Presiden Joko Widodo dalam rangka menyingkirkan 75 orang pegawai KPK yang menolak UU KPK. Ini pasti fitnah yang sangat murah dan menurut saya ini satu perilaku yang amat sangat biadab,” ujarnya.

BACA JUGA :  Dirut PT PBI: Vaksin Merah Putih Mulai Diproduksi Semester Dua Tahun 2022

Sebelumnya, penonaktifan 75 pegawai KPK jadi sorotan publik. Para pegawai lembaga antirasuah itu dibebastugaskan usai tak lulus tes wawasan kebangsaan dalam asesmen alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hujan kritik datang dari berbagai arah. Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyebut penonaktifan 75 orang pegawai KPK sebagai bagian dari pelemahan KPK dalam beberapa waktu terakhir.

“Sejak UU KPK direvisi, dengan UU 19/2019, di tangan Presiden Jokowi lah KPK itu tamat riwayatnya. Jadi bukan dilemahkan, sudah tamat riwayatnya,” ucap Busyro saat dihubungi  pada Rabu (12/5), yang dilansir CNNIndonesia.com.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here