Wapres Minta Kerukukan di Gorontalo Terus Dirawat

KOTA GORONTALO, MEDGO.ID – Sebagai negara majemuk seperti Indonesia, kerukunan umat beragama merupakan salah satu prasyarat tercapainya target-target pembangunan. Sebab, dengan terciptanya kerukunan, solidaritas antarumat untuk membangun negeri pun akan terwujud. Untuk itu, diperlukan komitmen penuh dalam merawat kerukunan tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Silaturahim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Gorontalo di Ballroom Aston Gorontalo Hotel, Kota Gorontalo, Jumat (14/04/2023).

“Kerukunan tidak bisa muncul dengan sendirinya, kita mesti melakukan upaya terus menerus untuk membangun dan merawatnya. Salah satu upaya yakni membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama,” tegas Wapres Ma’ruf Amin

Kredit Mobil Gorontalo

Lebih lanjut, Wapres mengatakan, menjaga kerukunan merupakan tugas seluruh elemen masyarakat, salah satunya para pemuka agama. Ia pun mengapresiasi peran-peran tokoh agama yang telah melakukan upaya secara konsisten dalam merawat kerukunan.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tokoh agama yang telah merekatkan persatuan umat beragama di Indonesia dan berkontribusi dalam bermacam-macam kerja kebaikan demi kemajuan negara,” tuturnya.

BACA JUGA :  Dugaan Penyelewengan Dana PAD, Kepala Desa Labanu Dilaporkan ke Kejari

Secara khusus, Wapres menyampaikan, apresiasi diberikan kepada para tokoh agama yang tergabung dalam FKUB. Melalui organisasi ini, peran tokoh agama menjadi lebih luas.

Dengan organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia, kata Wapres, FKUB dapat berperan langsung dalam sektor pembangunan, di antaranya dalam pembahasan agenda-agenda strategis pembangunan, termasuk penguatan ekonomi dan keuangan syariah nasional. Sebab, Wapres menilai, aktivitas ekonomi dan keuangan syariah dapat dipraktikkan oleh siapa saja, terlepas dari agama yang dianut.

“FKUB dapat memainkan perannya dengan memperdalam pemahaman masyarakat akan inklusi dan potensi besar ekonomi syariah yang akan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional,” imbau Wapres.

BACA JUGA :  Kabupaten Batu Bara Gelar Kick Of Meeting Penyusunan Dokumen RAD TPB/SDGs 2022-2026

“Tujuan kita memajukan ekonomi dan keuangan syariah nasional juga untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, tanpa kecuali,” lanjutnya.

Wapres juga mencontohkan praktik di negara-negara lain, yang memiliki jumlah penduduk muslim minoritas, tetapi menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“Tiongkok telah berhasil menjadi eksportir baju muslim tertinggi ke Timur Tengah. Ibu kota Inggris menjadi pusat keuangan syariah di barat. Thailand telah memancangkan visi menjadi dapur halal dunia, dan Korea ingin merebut pasar pariwisata ramah muslim,” paparnya.

Dengan demikian, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Wapres menilai, sudah sewajarnya jika Indonesia bercita-cita menjadi Pusat Produsen Halal Dunia pada tahun 2024.

“Insya Allah, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, termasuk FKUB, visi besar ini dapat kita realisasikan,” pungkasnya.

BACA JUGA :  Pj Bupati Nizhamul : TNI Berkontribusi dalam Pembangunan

Sebelumnya, Ketua FKUB Provinsi Gorontalo K.H. Abdul Rasyid Kamaru mengungkapkan bahwa Provinsi Gorontalo terbukti memiliki masyarakat yang mampu menjaga kerukunan, meskipun terdiri dari beragam pemeluk agama dan kepercayaan.

“Heterogenitas agama dan kepercayaan ini tidak menghalangi terbangunnya kerukunan umat beragama,” ujarnya.

Menurut Kyai Rasyid, keadaan rukun ini tidak terlepas dari peran pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, yang senantiasa berupaya menjaga keharmonisan.

“Merawat kebhinnekaan adalah tugas kita bersama,” imbuhnya.

Menutup sambutannya, Kyai Rasyid berkomitmen untuk menjaga perdamaian dalam kontestasi politik yang sebentar lagi akan dihelat di Indonesia.

“Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi, kabupaten/kota siap menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan bersikap netral,” pungkasnya. (IH)