Kick Off Meeting Dengan Anggota V BPK RI, Bupati Asahan Hadir Dilokasi

ASAHAN, MEDGO.ID Bupati Asahan H. Surya mengikuti acara Kick off Meeting Pemeriksaan Terinci atas LKPD 2022 se-Sumut bersama Anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit di Aula Kantor BPK Perwakilan Sumut bertempat Jalan Imam Bonjol No.22 Kota Medan, Kamis (16/3/2023).

Dalam kesempatanya Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menyampaikan dirinya menjamin tatakelola pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut terjalin harmonis dan penuh ketaatan.

Gubsu juga menyampaikan, sampai saat ini tata kelola pemerintahan dengan BPK Sumut masih terjalin dengan harmonis dan penuh ketaatan.

BACA JUGA :  Bank Indonesia serahkan Bantuan Uang Tunai Kuliah ke Mahasiswa UNG

“Meskipun masih ada 8 Kabupaten/Kota di Sumut yang belum meraih WTP,” pungkas Edy Rahmayadi.

Hadir diantaranya Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan serta seluruh Bupati dan Walikota se-Sumut.

Lebih lanjut, Anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit yang memberikan materi paparan pada kesempatan itu menyampaikan bahwa kehadirannya di Sumut adalah menjalankan tugas untuk mempersatukan visi dan tugas pengelolaan pemerintahan.

BACA JUGA :  Bank Indonesia serahkan Bantuan Uang Tunai Kuliah ke Mahasiswa UNG

“Secara maraton saya melakukan ini untuk memperbaiki tata kelola yang tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Saya berharap BPK Sumut lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya,” ungkapnya.

Ditempat yang sama Bupati Asahan H. Surya memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Bupati menambahkan, kegiatan tersebut hendaknya dilaksanakan secara berkesinambungan.

“Agar seluruh Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dapat menambah wawasan terkait penyampaian laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar H Surya.

BACA JUGA :  Bank Indonesia serahkan Bantuan Uang Tunai Kuliah ke Mahasiswa UNG

Terakhir Bupati Asahan menyebutkan bahwa WTP memang bukan tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Namun esensi yang harus diperhatikan adalah bagaimana daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Asahan dapat berkomitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang bertujuan mencegah terjadinya kesalahan serta memaksimalkan anggaran yang ada untuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (ZF)