Inflasi Agustus, Kota Gorontalo Terendah Kedua Tingkat Nasional

Kota Gorontalo, MEDGO.ID — Mampu mengendalikan harga barang dan jasa menjadi keseriusan pemkot gorontalo yang tidak perlu diragukan lagi, terlebih jika mampu berefek yang signifikan terhadap inflasi. Yang menjadi buktinya dalam pengendalian inflasi yaitu kota gorontalo selalu muncul menjadi daerah terbaik di pulau Sulawesi

Teranyar, Kota Gorontalo menempati posisi kedua tingkat inflasi terendah se Indonesia atau nasional untuk skala kota. Ini berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, yang dipaparkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pengendalian inflasi, Senin (9/4/2023).

“Tadi di paparkan pada Rakornas, kita (Kota Gorontalo) berada di posisi kedua angka inflasi terendah tingkat nasional. Kita hanya selisih sekian persen dari Kota Jambi yang ada di posisi teratas, dimana inflasi kita ada di angka 2,02 persen. Sedangkan Jambi, 1,92 persen,” ucap Wali Kota Gorontalo, Marten Taha ketika diwawancarai melalui sambungan telepon seluler.

Kredit Mobil Gorontalo

Menekan inflasi pada saat ini bisa dikatakan sebuah prestasi bagi pemerintah daerah, karena pengendalian inflasi menjadi fokus utama pemerintah pusat. Terlebih, baru-baru ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan akan mengalirkan dana Rp 1 Triliun bagi daerah yang sukses menekan inflasi. Insentif yang diberikan berupa insentif fiskal dengan rincian sebesar Rp330 miliar untuk periode pertama dan kedua tahun 2023, sedangkan periode ketiga sebesar Rp340 miliar. Sehingga, keseluruhan alokasi insentif tahun 2023 yang diberikan kepada pemda yang berhasil menangani inflasi mencapai Rp1 Triliun.

“Mempertahankan prestasi lebih sulit dibandingkan meraihnya. Maka dari itu, kami Pemerintah Kota Gorontalo akan terus berupaya semaksimal mungkin menjaga inflasi diangka terendah,” kata Marten.

BACA JUGA :  Habiskan Anggaran 437 Miliar, Bandar Panua Pohuwato Akhirnya Diresmikan Presiden Jokowi 

Inflasi di Kota Gorontalo yang terus terkontrol beberapa bulan terakhir sendiri, menurut Marten, tak lepas dari kerja keras semua pihak, utamanya masyarakat, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) kota dan provinsi, dan khususnya Bank Indonesia (BI) yang selama ini membantu pihaknya dalam hal membagikan bibit cabe kepada warga masyarakat.

Selain itu, tambah wali kota dua periode itu, berkat konsistensi pelaksanaan strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.

“Strategi 4K yang kami laksanakan membuahkan hasil yang sangat positif. Pertama, ketersediaan pasokan. Jadi kita menjamin kebutuhan pokok masyarakat, sehingga tidak terjadi gejolak harga. Kita selalu lihat, barang apa saja yang memicu inflasi. Selama ini, di Kota Gorontalo yang memicu itu cabe, bawang merah, tomat, ikan, bawang putih, beras, gula pasir, minyak goreng, dan lain sebagainya. Disamping itu, yang bersifat administered price, yaitu harga misalnya tiket pesawat, rokok, biaya kuliah, serta barang lainnya,” jelas Marten panjang lebar.

BACA JUGA :  Evaluasi Kinerja Penjabat Bupati Nizhamul, Kemendagri Apresiasi Pengendalian Inflasi di Batu Bara

Kedua, lanjut Marten, keterjangkauan harga. Menurutnya, meski stok tersedia, namun apabila harga mahal, maka masyarakat akan kesulitan menjangkaunya. Karena diketahui bersama, daya beli masyarakat sangat terbatas. Untuk itu, pihaknya melakukan langkah-langkah preventif.

“Seperti yang kita laksanakan tadi pagi, gerakan pangan murah. Di Pangan murah, masyarakat hanya membeli 50 persen dari harga pasar. Yang harga Rp 12 ribu perkilo, kita jual Rp 6 ribu,” sambung sosok yang saat ini juga menjabat Waketum APEKSI Pusat Bidang Otonomi Daerah.

Ketiga, kata Marten adalah kelancaran distribusi. Kota Gorontalo yang merupakan bukan daerah penghasil, kata Marten, Pemerintah Kota Gorontalo melakukan tracking terhadap daerah yang produsen untuk membangun kerjasama.

BACA JUGA :  Dukung Garuda U-23, Pemkab Batu Bara Gelar Nobar

“Di mana rica tumbuh, tomat tumbuh, kita tracking. Setelah kita dapat daerah produsennya, kita buat MoU dengan mereka. Kalau kita sudah mengalami kekurangan stok, OPD teknis akan meminta distribusi,” tuturnya.

Terakhir, lanjut Marten adalah komunikasi efektif. Dia bilang, komunikasi efektif adalah startegi yang tidak kalah penting, baik itu komunikasi dengan masyarakat maupun pihak-pihak tertentu.

“Komunikasi dengan masyarakat, kita mengedukasi mereka jika sewaktu-waktu terjadi kenaikan harga. Kami minta mereka tidak panik, sehingga mereka tidak membeli barang dengan jumlah yang besar untuk dijadikan stok. Tidak hanya sekedar mengimbau, kami juga melakukan operasi pasar bekerjasama dengan Bulog, kalau harag beras naik. Kami juga koordinasi dan komunikasi dengan BI yang menjadi bank central pengendali inflasi,” pungkasnya.

Adapun 10 kota terendah angka inflasi yang dirilis oleh BPS. Terendah pertama Kota Jambi, kedua Kota Gorontalo, kemudian Tanjung Pinang, keempat Manado, kelima Banda Aceh, keenam Gunung Sitoli, ketujuh Jayapura, kedelapan Palu, kesembilan Medan dan kesepuluh Mataram.