Catatan Akhir Tahun 2019 Gorontalo

Tak lama kalender hitungan masehi tahun 2019, akan habis masa berlakunya. Berbagai penyambutan dilakukan untuk menyambut pergantian tahun.

Saya tak mau berpolemik, tentang boleh tidak merayakan setiap pergantian tahun, namun bagi saya dimaknai saja sebagai bentuk evaluasi pencapaian dalam hitungan berjalan, yang angkanya telah habis, dannperlu dibuat lagi bahan cetakan untuk menjadi catatan penting setiap pergantian harinya pada tahun 2020.

Dalam catatan kami, sepanjang 2019 tak ada hal yang menyita perhatian masyarakat, terkait program pembangunan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Semua agenda pembanguan masih sebatas menghabiskan anggaran yang setiap tahun, sudah dianggarkan oleh pemerintah. Dapt dikatakan, direncanakan atau hanya sekedar program uji tiru (copy paste) dari perencanaan yang lama, anggaran tetap dikucurkan setiap tahun.

Publik gorontalo justru disuguhi oleh tingginya, suplai miras dari daerah tetangga, yang justru memicu angka kriminal di gorontalo. Tak hanya itu, peredaran narkotika masih mewarnai daftar kejahatan konvesional gorontalo.

Kasus korupsi Gorontlo outer ring rod (GORR)yang menjadi perhatian publik gorontalo dengan nilai kerugian negara mencapi 80 an milyar, masih belum jelas apakah sudah membuka tabir siapa otak dibalik skandal korupsi terbesar di gorontalo.

Saat ditinggalkan oleh Kejati lama Dr. Firdaus Dewilmar, SH., MH yangvtelah menetapkan 4 orang tersangka sampai dipenghujung tahun belum juga dilimpahkan ke pengadilan.

Sementara berbagai kasus lama korupsi yang terus diangkat oleh masyarakat agar jelas peneyelesaiannya.

Isu kesejehateraan, kemiskinan dan lapangan kerja di gorontalo, masih menjadi momok yang memalukan bagi provinsi yang dimekarkan, dengan tujuan terbebas dari persoalan tersebut. Apa karena pemerintah provinsi yang tak menjadi leader bagi kabupaten/kota?, akibatnya berbagai agenda kesejahteraan, pengentasan kemiskinan dan lainya, tak berjalan efektif ditingkat bawah.

Pola hubungan pemerintah provinsi yang cenderung ingin melakukan sendiri tanpa campur tangan pihak kabupaten/kota, harus dibuang, sebab yang memiliki wilayah adalah mereka kepala daerah kabupaten/kota.

Fungsi manajerial pemprov haru lebih dimksimalkan, agar setiap anggaran negara yng digelontorkan tak hanya akan menjadi beton, yang tak memberikan harapan peninggkatan kesejahteraan bagi rakyat gorontalo.

Menurut saya, semestinya pemerintah provinsi mendorong kabuoaten/kota, agar tak mengabaikan sektor pertanian dan perikanan, yang dapat menarik uang ke gorontalo, serta menyerap tenaga kerja tinggi, juga merupakan, potensi besar untuk wilayah gorontalo, yang memiliki laut dan hamparan sawah serta perkebunan.

Program pro-rakyat disektor pertnian dan perikanan, yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Pohuwato, Gorut Kota Gorontalo dan Boalemo. Harus didukung oleh pemprov dengan berbagai kebijakan yang dapat membantu ketersediaan bibit, pupuk, dan alat tangkap perikanan serta fasilitas cool storage. Dan yang tak kalah penting pemprov menggaet investor dikedua sektor ini.

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat, DPRD Provinsi akhirnya menyetujui rencana Pemprov Gorontalo untuk mengembangkan RS Ainun Habibie membiayai dengan pola KPBU. Meski sudah disetujui, oleh empat fraksi yakni Golkar, Demokrat – Nurani- Bangsa, PPP dan Gerindra. Sementara tiga fraksi yang meolak Nasdem – Amanat, PKS, dan PDI Perjuangan masih meragukan pengembangan RS Ainun Habibie dengan pola KPBU.

Pertanyaan masyarakat, apakah dengan pola KPBU setiap yang tahun harus dianggarkan melalui APBD senilai 90 an milyar, akan berjalan mulus? Sementara Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sisa masa jabatanya tak cukup tiga tahun lagi. Lantas apa jaminanannya bila proyek ambisius Rsuli Habibie ini akan macet kelak, siapa yang akan bertanggung – jawab?.

Semoga apa yang dikhawatirkan tak akan terjadi, apalgi akan menyeret para pejabat yang kebijakannya sekedar menggerus APBD.

Sektor pariwisata, gorontalo masih sekedar tempat transit dari destinasi wisata yangvada di Sulawesi Utara  (Bunaken) ke Sulawesi Tengah (Togian).  Terobosan pemerintah belum nampak, untuk memggenjot sektor ini, semestinya dengan kekayaan budaya, panorama alam yang indah dapat menjadi inspirasi bagi semua pemerintah daerah untuk pengembangannya, tak terkecuali.

Semoga tahun 2020, dapat menjadi mendorong semangat semua pihak, baik pemprov dan kabipaten /kota  di gorontalk untuk memacu semangat dan sinergitasnya untuk kemajuan gorontalo.

Dari : Redaksi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here