Bupati Labuhanbatu Serahkan LKPJ 2019 Fraksi PAN , Minta BPK Audit Proyek Jalur KA

Labuhanbatu. (MEDGO.ID) — DPRD Labuhanbatu gelar rapat paripurna mendengar pendapat akhir fraksi terhadap laporan panitia khusus atas pembahasan laporan pertanggungjawaban Bupati Labuhanbatu tahun anggaran 2019 diruang paripurna gedung dewan setempat, Kamis (11/6/2020).

Dirapat itu, fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyebutkan, terkait galian C terhadap tanah urug yang digunakan untuk proyek pembangunan jalur kereta api Rantauprapat-Kota Pinang dalam jumlah yang sangat besar, sedangkan penerimaan dari pekerjaan ini relatip kecil.

“Fraksi PAN meminta kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Sumatera Utara untuk melakukan audit, investigasi atas adanya dugaan atau indikasi kerugian daerah” papar Ponimin sekretaris fraksi PAN saat membacakan pendapat fraksinya di rapat paripurna tersebut.

Kredit Mobil Gorontalo

Disisi lain, Fraksi Hanura menilai kepala OPD Badan Pendapatan Daerah, yang bersangkutan tidak cukup Kapabel atau mampu serta tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk meningkatkan pendapatan dearah, khususnya dari PAD, karena pansus meminta kepada Bupati untuk mereposisi kepala OPD dimaksud.

Sedangkan fraksi Persatuan Bulan Bintang (PBB) melihat ada ketidak mampuan Dinas terkait dalam hal meningkatkan pendapatan daerah terhadap pajak daerah yang pencapaiannya sekitar 87,84%.

BACA JUGA :  Pemda Pohuwato Menggelar Pasar Murah Di Kecamatan Paguat

“Untuk itu diharapakan kepada dinas terkait agar lebih maksimal untuk menggali potensi daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih baik lagi” papar H Zunkarnaen saat membacakan pendapat Fraksinya.

BACA JUGA :  Lewat Kecamatan, Pemda Akan Menindaklanjuti Bangunan Sarang Walet Di Pohuwato

Disisi lain, Fraksi PBB juga berharap agar Pemkab melibatkan kepala desa maupun kepala Lingkungan melakukan pengutipan pajak dan retribusi daerah.

Sebelum rapat ditutup oleh Ketua DPRD untuk dilanjutkan besok untuk mendengar jawaban Bupati atas tanggapan fraksi-fraksi, Saptono melakukan interupsi dan mempertanyakan kenapa penyaluran dana bantuan sosial dampak Covid 19 belum dikucurkan.

BACA JUGA :  Lewat Jalur Independen, Bakal Calon Bupati Dan Wabup Harus Kantongi 11.147 Pendukung

Sedangkan, Sahmanoor dari Fraksi PAN meminta agar pada rapat paripurna istimewa besok, Bupati Labuhanbatu hadir.”Kita disini mau menguji kinerja Bupati Labuhanbatu, bukan kinerja Sekda, sebaiknya beliau besok hadir” tegas Syahmanoor.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Hj.Meika Riyanti Siregar SH dan mewakili Bupati Labuhanbatu Sekda Ahmad Muflih SH.MM, Asisten 1 Drs.H.Sarimpunan Ritonga, Perwakilan Polres Labuhanbatu Mhd. Nizlam dan seluruh anggota DPRD Labuhanbatu
(Dian)