Akun Twitter Fraksi Rakyat ID Dan Bersihkan Indonesia Di Retas Setelah Bahas Omnibus Law

Postingan akun @bersihkanindonesia melalui akun instagram menyampaikan bahwa akun twitter fraksi rakyat id dan bershikan Indonesia telah di retas (Foto: Akun instagram @bersihkanindonesia)

JAKARTA, MEDGO.ID– Akun Twitter Koalisi Bersihkan Indonesia, @bersihkan_indo dan Fraksi Rakyat Indonesia, @FraksiRakyatID, tumbang diretas pada Minggu (18/10/2020).

Akun yang sering membaha serta mengkritik UU Cipta Kerja atau yang lebih kita kenal dengan Omnibus Law tersebut, sempat di retas dan tumbang.

Hal ini terjadi pada saat mereka memaparkan sebuah hasil laporan mereka yang berjudul ‘Kitab Hukum Oligarki’, Para Pebisnis Tambang dan Energi Kotor di Balik Omnibus Law: Peran, Konflik Kepentingan, dan Rekam Jejak.

Melansir dari Tempo.co, Juru Bicara Koalisi Bersihkan Indonesia, Ahmad Ashov Birry, mengatakan hal ini terjadi di ujung pemaparan laporan itu. “Akun tiba-tiba log out. Sampai sekarang masih belum bisa,” ujar Ashov (dilansir dari Tempo.co, Minggu, 18/10/2020).

Kedua akun tersebut memang tengah melaksanakan live tweet dari materi para pembicara di laporan tersebut. Selain itu, siaran live streaming diskusi di kedua akun tersebut juga mendadak harus terhenti.

Di kutip dari Tempo.co, saat kedua akun tersebut dibuka, muncul peringatan bahwa akun tersebut sementara dibatasi. Disebutkan bahwa hal ini karena ‘ada beberapa aktivitas yang tidak biasa dari akun ini’. Meski begitu, masih ada opsi untuk tetap melihat profil akun sepenuhnya.

Ashov mengatakan khusus untuk akun Twitter milik Koalisi Bersihkan Indonesia, ini bukan kejadian pertama. Akun pertama mereka mengalami hal serupa. Akun @bersihkan_indo merupakan akun kedua mereka.

“Yang sebelumnya tak bisa kami dapatkan kembali, jadi buat baru lagi,” kata Ashov.

Hari ini, Koalisi Bersihkan Indonesia dan Fraksi Rakyat Indonesia memang tengah memaparkan hasil laporan mereka. Dalam laporannya, mereka mengungkap jejaring pebisnis tambang yang terkait dengan disetujuinya UU Cipta Kerja.

“Kami menemukan bahwa terdapat potensi konflik kepentingan di sepanjang jalan Undang-Undang Cipta Kerja,” kata Ashov.

Dari temuan mereka, setidaknya ada tiga menteri di kabinet Presiden Joko Widodo yang terafiliasi dengan bisnis tambang dan energi kotor. Selain itu, ada 9 orang dari total 127 anggota Satgas yang menyusun Undang-Undang Cipta Kerja, yang terafiliasi hal yang sama. Bahkan afiliasi ini juga ditemukan koalisi pada 3 anggota Panitia Kerja (Panja) DPR dan 3 pimpinan DPR yang mengesahkan omnibus law tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here