Akhirnya Pemkab Bonebol Tutup Tambang Ilegal Batu Hitam Galena

Tambang Ilegal Batu Galena
Tampak hasil tambang batu hitam Galena para penambang yang akan dijual keluar Bone Bolango, Provinsi Gorontalo (Foto IST)

Bonebol, Medgo.ID – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (Bonebol), menutup atifitas tambang ilegal batu hitam galena. sebelumnya sempat disoroti, aktifis dan mahasiswa terkait adanya perdangangan hasil tambang tersebut.

Menanggapi, tuntutan mahasiswa dan aktifis, Pemkab Bonebol, dalam rapat terbatas bersama unsur pimpinan daerah, menghentikan adanya aktifitas pertambangan yang merugikan rakyat dan daerah.

BACA JUGA :  Aparat Tutup Mata adanya Aktifitas Tambang Ilegal Batu Hitam Galena Bone Bolango

“Forkopimda bersepakat untuk beberapa hari kedepan menghentikan sementara aktivitas pengambilan batu hitam sampai prosedur yang terkait dengan pengambilan batu hitam dipenuhi,” kata Bupati Bonebol Hamim Pou, pada Kamis (29/07/2021)

Respon cepat yang disampaikan Forum pimpinan daerah (forkopimda) dalam menyikapi tambang batu hitam galena secara ilegal, dihadiri unsur pimpinan. Turut hadir Ketua DPRD Bonebol , Kapolres Bone Bolango dan Kejaksaan dan lainya.

BACA JUGA :  Pemkot Gorontalo Serahkan Bantuan Untuk Korban Bencana di Minahasa Tenggara

Pihak Polres dalam menyikapi hasil rapat forkopimda, menegaskan bahwa akan menindaklanjuti hasil rapat tersebut. selain berpotensi gangguan kamtibmas, juga akan berdampak pada kerusakan lingkungan.

“Tambang yang di wilayah kami ini sangat banyak potensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, dari rapat ini kami mencarikan solusi yang terbaik buat masyarakat Bone Bolango agar tidak terjadi dampak yang diinginkan khususnya juga dampak bencana longsor dan banjir,” kata AKBP Emile Kapolres Bone Bolango.

BACA JUGA :  Bocah 11 Tahun Hilang Terbawah Arus

Adanya dugaan tiga mobil angkutan yang sengaja dibiarkan membawa hasil tambang batu hitam galena, menurut Kapolres, penindakan saat itu terkait pelanggaran lalulintas. “Tiga truk tersebut merupakan pelanggaran lalu lintas, karena tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) serta surat berkendara lainnya sudah dalam keadaan mati,” jelasnya.

BACA JUGA :  WNA China Terus Masuk Gorontalo, Tujuan Tanjung Karang Gorut

Pihak DPRD yang hadir dalam rapat Forkopimda, menyampaikan agar dicarikan solusi, sebab bukan tidak sedikit orang yang menggantungkan harapan mata pencaharian dari adanya aktifitas tersebut.

“Setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jajaran Forkopimda akan mengundang pihak terkait untuk duduk bersama mencarikan solusi dan kita juga akan menyurat ke Kementerian ESDM terkait hal ini,” kata Halid Tangahu Ketua DPRD Bonobol.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here