Pemprov Gorontalo Gelar Rakor Persiapan Angkutan Jelang Nataru 2024

Kota Gorontalo, MEDGO.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Perhubungan ini dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, bertempat di rumah jabat gubernur, Jum’at (8/12/2023).

Pada kesempatan tersebut, Ismail meminta kepada seluruh instansi terkait untuk memperhatikan kelayakan seluruh jenis angkutan yang akan dipergunakan oleh para pemudik. Baik angkutan darat, laut, maupun udara.

“Saya minta kepada lembaga yang berkaitan dengan moda transportasi selama Nataru untuk memperhatikan kelayakan moda transportasi. Baik udara, laut, dan darat,” pinta Ismail.

BACA JUGA :  Terungkap! Iwan Adam Akan Dampingi Saipul Mbuinga di Pilkada Pohuwato

Tidak hanya itu, Penjagub Ismail juga meminta untuk memperhatikan setiap jalan yang memiliki potensi terjadi arus kendaraan. Kepada Dinas PUPR dan Balai Jalan, ia mengimbau untuk segera menyelesaikan pekerjaan jalan agar tidak terjadi kemacetan.

“Pak Kadis PU dan Balai Jalan, tolong jalan-jalan yang masih dilakukan dan ada indikasi arus lalu lintas, itu tolong diselesaikan atau diantisipasi. Material-material tolong taruh dipinggir jalan, jangan di tengah-tengah,” tegasnya.

BACA JUGA :  Coklit KPU Pohuwato Telah Tuntas, Usman Dunda: Banyak Pemilih Masuk Dalam Kategori Ubah

Berkaitan dengan pos pengamanan Nataru turut diperhatikan Penjagub. Ia berharap di setiap pos menyediakan berbagai layanan, seperti layanan pengaduan, layanan informasi cuaca, serta layanan tarif dari masing-masing angkutan.

“Saya minta di posko ada layanan pengaduan, layanan info tarif angkutan, info cuaca, dan membuat laporan pemantauan pelaksanaan di setiap posko ke sekretariat yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo,” tandasnya.

BACA JUGA :  PSU Dapil 6 Pohuwato-Boalemo: Gerindra Raih Suara Partai Terbanyak 

Rakor kali ini dihadiri oleh beberapa OPD dan instansi vertikal. Di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, BMKG, Ditlantas Kota Gorontalo, perwakilan dari seluruh pelabuhan yang ada di Provinsi Gorontalo, serta pemangku kepentingan lainnya.