Ketua Deprov “Wajar”, Pasca 20 Tahun Berdiri Provinsi Gorontalo Masih 5 Termiskin Nasional 

Gorontalo, (MEDGO.ID) — Peringatan hari patriotik 23 Januari 2020, yang dilaksanakan setiap tahun, kali ini sangat istimewa, pemimpin pemimpin upacaranya, Menpora Zainudin Amali.

Menpora dalam sambutannya, saat memimpin upacara Peringatan Hari Patriotik, berharap semua pigak yang ada didaerah ini, untuk menyatu dan bergandeng tangan dalam membawa provinsi Gorontalo ke arah yng semakin cemerlang.

Hari patriotik ini, dirangkaikan dengan memperingati 20 tahun berdirinya provinsi Gorontalo, sejak dimekarkan dari Sulawesi Utara, tahun 2000 silam.

Kredit Mobil Gorontalo

Semangat pemekaran saat itu tak lain agar daerah ini, dapat lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat, dan terutama keluar dari bayangan kemiskinan.

Penasihat Presnas Hamid Dude, organ perlopor berdirinya Provinsi Gorontalo menyentil, dalam bentuk refleksi 20  tahun berdirinya Provinsi Gorontalo, dan sebagai bentuk evaluasi saat ini, bahwa pemekaran yang berjalan sudah 20 tahun, tapi perjuangan itu masih jauh dari harapan, sebab gorontalo masih bertengger di 5 besar nasional sebagai provinsi termiskin.

Dude lebih mempertegas bahwa lahirnya Provinsi Gorontalo, merupakan nikmat Allah yang tak ternilai, sehingga harus disyukurinya, bukan malahan memyiakan amanah sebagai memgurus rakyat Gorontalo sebagai daerah otonom baru

“Jika engkau bersyukur, niscaya Aku tambahkan. Tapi bila kamu ingkari nikmat Allah, ingatlah azab Ku amat pedih,” kata Hamid yang merupakan kutipan ayat Qur’an Surah Ibrahim ayat 7.

Menanggapi hal itu, Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo, yang turut hadir saat itu menilai, bahwa tanggung-jawab tersebut, yakni membawa masyarakat ke arah kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan, bukan tugas pemerintah Provinsi Gorontalo. Sebab, persoalannya ada dikabupaten/kota, sebagai daerah penyumbang kemiskinan, pemprov hanya merupakan kumpulan dari daerah dibawahnya.

“Saya kira pelan-pelan harus dilakukan, sebab dari dulu 18 persen bahkan di awal provinsi 21 persen, kini 15 persen. Dan tanggung-jawab kemiskinan bukan tanggung-jawab Gubernur, kan semua itu ada dikabupaten/ Kota,” kilah Paris Yusuf selaku Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, yang juga merupakan Sekertaris DPD Golkar Grorontalo, pada Kamis (23/01).

Paris justru meminta agar semua elemen diprovinsi Gorobtalo tak saling menyalahkan, sebab yang terpenting bagaimana mencari solusinya. Bukan mencari kambing hitam. Apalagi menurutnya keadaan saat provinsi Gorontalo berpisah dari Sulut, sudah lebih baik.

Saat ditanya awak media kepada Paris Yusuf, terkait penyataannya bahwa kemiskinan masih berada di 5 besar dan berdasarkan alasan yang ia sebutkan, atas, apakah memang wajar seperti itu. Menurutnya memang seperti itu.

“Iya, dan terpenting bagaimana bersama mencari jalan keluarnya,” tegas Paris. (MEDG-05)