Kata Gobel: BPJS Kesehatan Ikut Tentukan Kesuksesan Bonus Demografi

GORONTALO, MEDGO.ID – Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, mengingatkan, bonus demografi merupakan modal untuk membawa sebuah bangsa menjadi bangsa besar dan menjadi bangsa maju. “Dan BPJS Kesehatan ikut menentukan kesuksesan bonus demografi,” katanya, Sabtu, 24 Juni 2023.

Hal itu ia sampaikan saat berdialog dengan masyarakat di dua tempat berbeda, yaitu di Kabupaten Gorontalo dan di Kabupaten Bone Bolango. Acara yang diselenggaran oleh BPJS Kesehatan itu menghadirkan Rachmat Gobel selaku wakil rakyat dari daerah pemilihan Gorontalo. Acara itu dihadiri Kepala Cabang BPJS Kesehatan Gorontalo Djamal Ardiansyah dan Wakil Bupati Bone Bolango Merlan Uloli. Djamal menyampaikan pada tahun 2022, ada 1,8 juta pelayanan kesehatan untuk seluruh Gorontalo. Mereka dilayani oleh 20 rumah sakit dan 158 fasilitas kesehatan tingkat pertama serta menelan biaya Rp 500 miliar.

“Percuma banyak duit atau banyak aset jika orangnya pada sakit,” kata Gobel. Menurutnya, sebuah bangsa jika masyarakatnya sakit dan negara tak bisa menjamin kesehatan masyarakatnya akan terperosok kembali ke dalam ketertinggalan dan kemiskinan. Padahal, katanya, bonus demografi hanya terjadi sekali dalam sejarah. Bonus demografi di Indonesia akan berakhir pada sekitar pertengahan tahun 2030-an. Karena itu Indonesia sedang berkejaran dengan waktu memanfaatkan situasi bonus demografi tersebut. Bonus demografi adalah suatu keadaan sebuah masyarakat yang jumlah penduduk usia produktifnya lebih besar daripada jumlah penduduk usia kurang produktifnya. Setelah pertengahan tahun 2030-an, jumlah penduduk usia kurang produktif mulai bertambah melampaui jumlah penduduk usia produktif.

BACA JUGA :  PSU Dapil 6 Pohuwato-Boalemo: Gerindra Raih Suara Partai Terbanyak 

Gobel juga mengingatkan bahwa kesuksesan memanfaatkan situasi bonus demografi tersebut bukan terletak pada kehadiran negara di kalangan elite dan perkotaan, tapi pada kemampuan menghadirkan negara di tingkat bawah dan perdesaan. “Kaum elite dan perkotaan biasanya lebih mampu mengurus dirinya sendiri dan juga lebih terjangkau, misalnya oleh penjaminan kesehatan dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Sebaliknya di tingkat bawah dan perdesaan, justru butuh afirmasi dari negara dalam hal penjaminan kesehatan dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Karena itu, kesuksesan dalam memanfaatkan bonus demografi tersebut terletak di desa dan di masyarakat bawah,” katanya.

Karena itu, kata Gobel, ia hadir dalam dialog yang diselenggaran BPJS Kesehatan tersebut untuk mengecek apakah masyarakat di bawah dan di perdesaan mendapatkan manfaat dari program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. “Apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan amanat undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional dan undang-undang tentan BPJS. Saya sebagai wakil rakyat harus mengecek di lapangan,” katanya. Gobel mengatakan, “Negara harus hadir dan harus menjamin rakyatnya terlayani dan sehat.”

BACA JUGA :  Penjabat Bupati Batu Bara Heri Hadiri Rakornas KPK RI

Gobel mengatakan, kunci sukses pembangunan terletak pada kualitas sumberdaya manusia. “Sedangkan kualitas sumberdaya manusia diukur dari kondisi kesehatan masyarakat dan kualitas literasi serta kualitas pendidikan,” katanya. Karena itu, sebagai wakil rakyat Gorontalo ia fokus dalam masalah kualitas sumberdaya manusia. “Semuanya berangkat dari nawaitu, dari niat untuk melayani masyarakat agar terentas dari kemiskinan serta melaksanakan politik pembangunan dan politik kemakmuran,” katanya.

BACA JUGA :  PSU Dapil 6 Pohuwato-Boalemo: Gerindra Raih Suara Partai Terbanyak 

Dalam dialog tersebut terungkap pada umumnya masyarakat mengaku puas terhadap BPJS Kesehatan. Namun di antara mereka ada yang mengeluhkan masalah pelayanan di rumah sakit yang masih belum baik dan ketersediaan obat yang tak selalu ada. Mereka juga ada yang mengadukan kepesertaannya dinonaktifkan, yaitu peserta yang iurannya dibayarkan pemerintah. Ada juga yang mengeluh setelah pandemi Covid-19 tak sanggup lagi menjadi peserta mandiri. (*)