Pemkab dan KPU Bone Bolango Bahas Dana Hibah Pilkada 2024

Bonebol, MEDGO.ID – Pemerintah Kabupaten dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bone Bolango membahas dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dipimpin langsung Wabup Merlan S. Uloli, di ruang rapat Wakil Bupati, Senin (25/9/2023).

Ketua KPU Bone Bolango, Sutenty Lamuhu mengungkapkan terkait dengan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten pihaknya sudah melakukan tiga kali pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Lebih lanjut, ia menjelaskan dari usulan awal Rp32 miliar, mengalami beberapa kali rasionalisasi dengan titik akhir diangka Rp26,3 miliar. Ia pun meminta anggaran terus harus segera ditetapkan dan disepakati untuk kelancaran tahapan Pilkada di tahun 2024 mendatang.

BACA JUGA :  PSU Dapil 6 Pohuwato-Boalemo: Gerindra Raih Suara Partai Terbanyak 

“Kami berharap ini cepat dibahas dengan TAPD dan mendapat titiik kesepakatan berapa nilai yang disiapkan Pemda untuk menghadapi Pilkada 2024, karena kita ketahui kegiatan KPU ini berbasis anggaran,”jelasnya.

Sutenty juga mengungkapkan proses pemungutan suara Pilkada 2024 berdasarkan informasi dari KPU RI 90 persen kemungkinan akan dimajukan dari jadwal awal bulan November menjadi bulan September.

BACA JUGA :  Terungkap! Iwan Adam Akan Dampingi Saipul Mbuinga di Pilkada Pohuwato

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD), Iwan Mustapa di hadapan Wakil Bupati Bone Bolango, Merlan S. Uloli, Sekda Ishak Ntoma dan Ketua KPU, Sutenty Lamuhu membeberkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) telah disepakati dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 sebesar Rp24 miliar.

Iwan melanjutkan untuk pembayaran dana hibah tersebut pada tahun 2023 dialokasikan 10 persen dari total dana hibah dan sisanya 90 persen akan dibayarkan pada tahun 2024.

BACA JUGA :  Terungkap! Iwan Adam Akan Dampingi Saipul Mbuinga di Pilkada Pohuwato

“Memang ini terjadi perbedaan dengan total sebelumnya. Namun jika ini harus disesuaikan, maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD),”bebernya.

Sementara itu, Wabup Merlan pada kesempatan itu meskipun ditengah keterbatasan anggaran yang ada dirinya berharap penyelenggaraan pesta demokrasi di tahun 2024 dapat berjalan lancar dan sukses.