JAKARTA ,MEDGO.ID– Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie mendapat perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Grand Ballroom Convention, Jakarta International Expo (JIEXPO), Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam sesi penyapaan kepala daerah yang hadir, Presiden Prabowo menanyakan hubungan keluarga Idah dengan Presiden ke-3 Republik Indonesia, B.J. Habibie. Pertanyaan tersebut disampaikan di hadapan peserta Rakornas yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.
“Wakil Gubernur Gorontalo, Saudari Idah Syahidah Rusli Habibie, masih keluarga Pak B.J. Habibie?” tanya Presiden.
Idah kemudian berdiri dan memberikan jawaban singkat. “Siap, masih, Pak.” Respons tersebut langsung disambut tepuk tangan dari para peserta yang mengikuti kegiatan nasional itu.
Di luar momen tersebut, Rakornas TPAKD 2026 menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Presiden Prabowo ini diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta diikuti para gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Kehadiran lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat inklusi keuangan, memperluas kepemilikan rekening, dan meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat hingga tingkat keluarga.
Usai mengikuti kegiatan, Idah menyampaikan bahwa pemerintah pusat berencana menyiapkan anggaran besar bagi daerah pada tahun mendatang untuk mendukung berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Bapak Presiden ingin memastikan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga di seluruh Indonesia memiliki kesempatan untuk tumbuh, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Sebab, ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang manfaatnya dirasakan secara nyata oleh rakyat,” ujar Idah.
Menurut Idah, upaya memperluas akses keuangan tidak cukup hanya dengan menghadirkan program, tetapi juga membutuhkan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan. Kolaborasi tersebut penting agar masyarakat dapat memperoleh layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kemudahan akses keuangan diharapkan mampu membuka peluang pengembangan usaha, memperkuat kondisi ekonomi keluarga, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Melalui Rakornas TPAKD 2026, pemerintah bersama para pemangku kepentingan diharapkan semakin memperkuat langkah bersama untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini membutuhkan dukungan akses keuangan, khususnya petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. (Adv)
