JAKARTA,MEDGO.ID – Penyelesaian legalitas lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) di Desa Tolongio, Kabupaten Gorontalo Utara, menjadi salah satu agenda prioritas dalam mendukung percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Gorontalo. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan proses sertifikasi lahan tersebut selesai pada pekan pertama Desember 2026.
Target itu mengemuka dalam rapat koordinasi antara Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ossy menekankan pentingnya penyelesaian seluruh tahapan sertifikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Ia juga meminta Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Gorontalo memastikan proses tersebut berjalan sesuai linimasa, sehingga persoalan pertanahan di Tolongio tidak menghambat agenda pembangunan strategis di daerah.
Gubernur Gusnar Ismail hadir dalam rapat itu bersama Asisten II dan Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo serta Kepala Badan Penghubung. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ruang koordinasi untuk membahas sejumlah kebutuhan pertanahan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur di Gorontalo.
Salah satu proyek yang turut menjadi perhatian adalah pembangunan Bendungan Bulango Ulu. Gusnar melaporkan bahwa progres pengerjaan bendungan tersebut telah mencapai 98 persen. Meski demikian, percepatan pembebasan lahan, terutama yang berasal dari lahan eks transmigrasi, masih diperlukan untuk mendukung penyelesaian proyek.
“Melalui kolaborasi erat antara Pemprov Gorontalo dan Kementerian ATR/BPN ini, seluruh target pembangunan infrastruktur serta legalitas pertanahan diharapkan dpt segera dituntaskan agar manfaat keberadaan Bendungan Bulango Ulu dpt segera dirasakan masyarakat serta kemajuan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” jelas Gusnar.
Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kementerian ATR/BPN diharapkan mampu mempercepat penyelesaian persoalan legalitas tanah sekaligus menuntaskan kebutuhan pembebasan lahan bagi pembangunan infrastruktur strategis.
Dengan kepastian penyelesaian sertifikasi lahan Tolongio dan dukungan terhadap pembebasan lahan Bendungan Bulango Ulu, berbagai proyek pembangunan di Gorontalo diharapkan dapat berjalan sesuai target. Upaya ini juga diarahkan untuk mempercepat manfaat pembangunan bagi masyarakat serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (Adv)
