Deklarasi Pemilu Damai Diminta Bukan Sekadar Slogan

Kota Gorontalo, MEDGO.ID – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Budiyanto Sidiki meminta kepada seluruh Partai Politik (Parpol) bahwa Dekalarasi Pemilu Damai Tahun 2024 bukan hanya sekadar slogan belaka, tetapi harus benar-benar mewujudkan dalam bentuk komitmen nyata. Hal tersebut disampaikan Budi saat menghadiri Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 Provinsi Gorontalo di Ballroom GrandQ Hotel, Rabu (30/8/2023).

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 merupakan hajatan demokrasi terbesar yang akan digelar tanggal 14 Februari 2024. Semua pihak berharap agar Pemilu berjalan damai, lancar, aman, dan terpilih pemimpin yang amanah. Pelaksanaan ini harus dilandasi semangat bersama-sama dalam mewujudkan pemilu damai, langsung umum bebas dan rahasia, jujur dan adil.

“Deklarasi pemilu damai ini dimaksudkan untuk mengajak partai politik, pasangan calon, masa pendukung calon, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat untuk berkomitmen dalam menjaga pelaksanaan berjalan lancar, damai, dan kondusif,” ungkap Budi.

BACA JUGA :  PSU Dapil 6 Pohuwato-Boalemo: Gerindra Raih Suara Partai Terbanyak 

Di tempat yang sama ia mengungkapkan bahwa menghadapi Pemilu bukanlah hal yang mudah, sebab ini menentukan masa depan bangsa dan negara dengan melibatkan elemen dalam jumlah banyak. Ia juga menekankan bahwa pesta demokrasi akbar ini harus dijadikan sebagai momentum untuk memperkokoh persatuan bangsa dan negara.

“Hari ini kita bersepakat melalui deklarasi pemilu damai, harapan kami agar seluruh elemen baik pemerintah, masyarakat dan penyelenggara dapat berkomitmen untuk melaksanakan deklarasi ini dengan penuh rasa tanggung jawab,” pintanya.

BACA JUGA :  PSU Dapil 6 Pohuwato-Boalemo: Gerindra Raih Suara Partai Terbanyak 

Atas nama pemerintah dan masyarakat Gorontalo Penjabat Sekdaprov menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Polda Gorontalo yang telah melaksanakan kegiatan Deklarasi Pemilu Damai tahun 2024.

Deklarasi ini turut dihadiri Kapolda Gorontalo, Ketua DPRD, Ketua Bawaslu dan KPU, ketua FKUB, Ketua PWI, perwakilan unsur Forkopimda lainnya, serta pimpinan partai politik.