Cawe-Cawe di Pilpres 2024, Bawaslu Tak Mempersoalkan Sikap Jokowi

JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak mempersoalkan langkah Presiden Jokowi yang blak-blakan akan cawe-cawe atau intervensi pada Pilpres 2024. Menurut Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, sangat sulit jika presiden tak melakukan intervensi.

“Ini agak sulit dipisahkan dari presiden. Yang bisa dipisahkan misalnya dia ke acara partai. Boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Misalnya semua partai mengundang dia hadir, ada yang tidak hadir juga silahkan, preferensi saja,” kata Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2023).

Bagja mengatakan perihal cawe-cawe sejatinya hanya perihal preferensi atau kecenderungan presiden dengan tujuan melanjutkan program setelah kepemimpinannya.

“Kalau punya preferensi siapa yang akan melanjutkan program kerjanya, kan, visi beliau meneruskan oleh yang seterusnya,” ucap Bagja.

Bagja mengatakan ihwal cawe-cawe sejatinya hanya persoalan etik, sehingga tidak bermasalah secara hukum.

“Yang menilai etik, masyarakat, Bawaslu pada titik ini tidak [melanggar hukum]. Karena beliau juga kepala negara, juga anggota parpol. Boleh-boleh saja, tinggal tempatnya di mana dan bagaimana saja,” tukas Bagja.

BACA JUGA :  Demi Mantan Pacarnya, Mahasiswi Gorontalo Ini Ditahan atas Kasus Penggelapan 11 Laptop Milik Teman

Jokowi sebelumnya mengatakan aksi cawe-cawe yang dilakukan olehnya adalah bentuk kewajiban moral dalam menjaga transisi kepemimpinan nasional di 2024.

Jokowi memastikan dirinya akan berupaya menjaga transisi kepemimpinan nasional lewat cawe-cawe.

Mantan Wali Kota Solo itu menilai wajar cawe-cawe dilakukan agar tidak ada riak-riak yang mengarah pada gangguan bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, masa transisi lewat pemilu serentak harus dijaga lewat cawe-cawe.

“Ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat pemilu serentak, lewat pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa,” tutur Jokowi.

Sejatinya, pernyataan presiden Jokowi akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 pertama kali disampaikan saat pertemuan dengan para petinggi media di Istana Negara, pada 29 Mei 2023 lalu. Jokowi mengaku tidak netral dan akan ikut cawe-cawe dengan alasan kepentingan nasional.

BACA JUGA :  Pemerintah Pastikan Kebutuhan Dasar Korban Banjir di Gorontalo Terpenuhi

“Pak Jokowi menegaskan ‘saya tidak netral dalam hal ini, memang betul saya cawe-cawe tapi untuk kepentingan nasional’,” kata Wakil Pimpinan Redaksi Kompas TV, Yogi Nugraha usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Yogi mengatakan Jokowi akan ikut campur untuk urusan kepentingan nasional. Ia ingin agar program nasional tetap berjalan seperti kendaraan listrik sehingga Indonesia bisa menjadi besar di masa depan.

Pernyataan cawe-cawe Jokowi tetap menimbulkan pro dan kontra meski Istana Negara sudah menjelaskan maksudnya. Partai Demokrat, salah satu parpol di luar pemerintah menyebut cawe-cawe untuk pemilu demokratis, jujur, dan adil bukanlah cawe-cawe, melainkan kewajiban presiden.

Herzaky menilai Jokowi seharusnya menyampaikan bahwa ia akan fokus dan tanggung jawab, bukan menyatakan akan cawe-cawe demi kepentingan negara.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin juga menjelaskan perihal cawe-cawe yang dimaksud. Pertama, kata dia, Jokowi ingin memastikan pemilu serentak 2024 berjalan demokratis, jujur, dan adil. Jokowi memilih cawe-cawe demi kepentingan pemilu baik.

BACA JUGA :  Pemprov Gorontalo Sambut Baik Pencabutan Surat Edaran Gubernur Sulteng

Bey mengatakan Jokowi selaku presiden ingin melanjutkan kebijakan nasional, seperti IKN Nusantara, hilirisasi pertambangan, transisi energi, dan kebijakan lain. Jokowi juga memastikan TNI dan Polri maupun ASN netral.

“Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya presiden akan menjaga netralitas TNI-Polri dan ASN,” kata Bey.

Bey juga mengatakan, Jokowi ingin mendapat informasi berkualitas untuk proses pemilu yang baik. Jokowi, kata Bey, ingin berita dan informasi pemilu berkualitas sehingga bisa mencegah berita hoaks, black campaign di media sosial hingga dampak buruk kemunculan AI.

Selain itu, Bey menegaskan, Jokowi menghormati dan menerima pilihan publik. Ia juga memastikan Jokowi akan mendorong transisi kepemimpinan nasional.

“Presiden akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya,” kata Bey.(tirto)