APR Gelar Aksi di Kantor Bupati, Begini Penjelasan Wakil Bupati Anas Jusuf!

Boalemo, (MEDGO.ID) – Aliansi Perjuangan Rakyat Gorontalo dengan mengusung berbagai tuntutan, APR menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Boalemo, dalam orasi koordinator lapangan Ramli Syawal, rakyat Boalemo masih menjerit akibat kemiskinan apakah pemerintah daerah tahu atau tidak namun yang jelas, sepanjang suara rintihan rakyat masih menggema, maka kami akan tetap berjuang.

“Kami akan menunggu Bupati Darwis Moridu ataupun Wakil Bupati Anas Jusuf datang menemui kami langsung seperti apa tanggapannya terhadap 4 tuntutan yang disampaikan antara lain; 1. Ketidak adanya beasiswa akhir studi, 2. Keberadaan Tenaga Honorer yang belum jelas nasibnya, 3. Adanya dugaan pungutan liar terhadap pelaksanaan SIM Gratis”, seruh Ramli Syawal.

Setelah melakukan orasi secara bergantian, akhirnya Wakil Bupati Anas Jusuf mewakili Bupati Darwis Moridu datang langsung menerima pengunjuk rasa, namun sebelum menanggapi apa yang menjadi tuntutan APR, Wakil Bupati sempat menyeruhkan, hidup rakyat, “hidup mahasiswa”, dengan lantang sebab sebelum menjadi Wakil Bupati namun ia juga pernah terlibat dalam organisasi pergerakan di Gorontalo.

BACA JUGA :  Antisipasi Kenaikan Kasus Covid-19, Gubernur - Kapolda Gorontalo dan Forkopimda Cek Lokasi Karantina

Sementara itu Wakil Bupati Anas Jusuf dalam penyampaiannya, dimana dari berbagai aspirasi yang disampaikan tentunya bagian dari penyampaian masyarakat Boalemo, bapak dan ibu harus ketahui, sejak awal pemerintahan Damai memang sejak awal sudah ada edaran pelarangan terhadap tenaga kontrak karena Boalemo memiliki tenaga kontrak sudah berlebihan tetapi Bupati menegaskan “saya tidak akan memberhentikan” namanya honorer dengan tegas.

Dan saat ini Bupati Darwis Moridu sedang berjuang di Kemenpan RB atas nasib tenaga honorer Boalemo, SIM Gratis sudah 3 tahun berjalan ini tidak ada pungutan sama sekali terhadap peserta SIM Gratis dan jika ada bukti, bahwa terjadi ada pungutan maka serahkan saja pada pemerintah daerah dan nanti akan di tindak tegas.

BACA JUGA :  Warga Asahan Dibuat Heboh ! Seorang Pria Tewas Tidak Wajar

Kemudian soal BPJS, banyak data-data yang tidak valid dan sudah 3 tahun berjalan pemerintahan Damai, ternyata masih menanggung peserta yang sudah pindah, meninggal dunia, ada keluarga yang sudah mampu, sehingga mulai minggu kemarin Dinas Sosial dan PMD menurunkan seluruh ASN untuk melakukan verivali data di seluruh Desa agar jelas mana yang layak dan mana yang tidak layak.

BACA JUGA :  Walikota Gorontalo Temui KPK RI, Konsultasikan Pemanfaatan Dana PEN

Lalu soal beasiswa memang ada mekanismenya namun pemerintah daerah mengirimkan mahasiswa ke Mesir, dan tidak ada masalah bahkan ada anak-anak SMA pemerintah daerah kirim untuk melakukan studi bahasa Inggris, bahasa Arab, tetapi semua ada mekanismenya, dan syarat mendapatkan beasiswa adalah cerdas dan tidak mampu secara ekonomi, sehingga tahun ini kita akan perbaharui. (rh).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here