Bonebol, (MEDGO.ID) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango, Halid Tangahu angkat bicara persoalan pengadaan Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang sempat menjafi perhatian Fraksi Gerindra.
Menurutnya persoalan bantuan JPS dalam bentuk sembako saat ini, harus di kawal, agar masyarakat bisa menikmati sesuai dengan hak mereka.
Setelah melakukan rapat Panitia Kerja (Panja), yang kaitannya dengan bantuan JPS, Ketua DRPD Bone Bolango, Halid Tangahu mengatakan, agar hal ini tidak terulang dan lebih melebar lagi, pihaknya menyarankan untuk menghentikan hal ini.
“Dengan cara kita merekomendasikan untuk tidak di pihak ketigakan lagi,”ujar Halid kepada awak media usai rapat panitia kerja (Panja), senin (11/05).
Hal tersebut kata Halid, di lakukan agar tidak ada indikasi mencari kepentingan lain, ataupun mengambil keuntungan dalam pengadaan bantuan JPS saat ini.
Karena ia menilai, selisih anggaran dalam pengadaan bantuan yang saat ini sedang menjadi sorotan pihaknya, itu sudah sangat jelas ada kesalahan.
“Kalo menurut hitungan kemarin cuman 130 ribu, dalam anggaran 200 ribu itu,”kata Halid
Walaupun hal ini akan di tangani oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
” Tapi kan semangat kita bukan persoalan itu, ini kan belanja Rp.200 ribu, harusnya di maksimalkan Rp.200 ribu ini, nanti di situ ada potongan pajak, ada operasional, itu hal biasa,” jelas Halid.
Selain itu Haris juga menegaskan, seharusnya dalam kondisi covid seperti ini, masyarakat harus tetap berada di rumah, bukan di jadikan sopir untuk mencari keuntungan.
” Saya dari fraksi Nasdem, saya sangat tidak setuju, PSBB, dan masyarakat harus mendukungnya, ” pungkasnya. (PN)
Pewarta : Haryono
