Boalemo, (MEDGO.ID) – Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Boalemo, Supandra Noor saat di temui di Kantornya, dimana ada beberapa program di masing-masing bidang untuk di jalankan di tahun 2020 dan semuanya bagian dari penjabaran 14 program pemerintahan Damai.
Jadi, Perkimhubtan sedang merampungkan rencana desain pusat Kota Boalemo yang nantinya akan di Sayembara dan ini terbuka untuk umum siapa saja bisa ambil bagian dalam sayembara ini demi menemukan format baru wajah Ibukota Kabupaten Boalemo akan di desain seperti apa!.
Dan juga ada beberapa program di 4 Bidang yang akan dijalankan di tahun ini dan berikut penjelasan masing-masing Kepala Bidang yakni ;
Sementara Kepala Bidang Perumahan Sri Tantri Manto S.Sos., M.Si., di tahun ini ada program perumahan baik Pembangunan Baru bagi yang belum memiliki rumah (PB) yang di biayai APBD ada 15 unit rumah dan 1 unit biayanya 50 juta yang tersebar di 7 Kecamatan (Desa Karya Murni, Desa Demito, Desa Tenilo, Desa Dulupi dan Desa Botumoito) dan juga ada program Peningkatan Kualitas Rumah (PK), Pekerjaan Drainase dan Rabat Baton.
Di lanjutkan Kepala Bidang Pemukiman Faizal Moridu, program yang akan dijalankan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu, pembuatan pembangunan perpipaan, sanitasi dan pembangunan jamban keluarga yang tersebar di 7 Kecamatan.
Kemudian Kepala Bidang Pertanahan Risman Bantahari, M.Pd., program mendesak menyelesaikan konflik tanah antara lain perusahaan gula dan masyarakat, PT. Argo Artha Surya dengan Petani Plasma dan sudah ada tim penyelesaian, pengadaan tanah instansi pemerintah (Puskesmas Tilamuta, Puskesmas Paguyaman, Puskesmas Tenilo, Puskesmas Berlian, Puskesmas Sari Tani).
Pengembangan tanah Kejaksaan, penambahan sisa tanah Kodim Boalemo 1,1 hektar, lalu aset Pemda dari 900 dan baru 31 memiliki sertifikat sehingga diharapkan kepada instansi terkait dapat memperhatikan ini guna melengkapi data yang di butuhkan.
Sedangkan Kepala Bidang Perhubungan Jufri Dalanggo, menjelaskan saat ini Boalemo memiliki KIR kendaraan dan tanggal 21-25 Februari 2020 ini dari Tim Akreditasi Kementerian datang melihat langsung KIR dan sudah bisa beroperasi, selain itu untuk perairan laut apa saja yang menjadi kewenangan nantinya akan di upayakan di kelola langsung.
Dan yang sedang di persiapkan Peraturan Bupati dalam hal pengelolaan Pelabuhan yang harus di kelola oleh pemerintah daerah dan bukan lagi oleh pusat, dan saat ini perhubungan mendapatkan hibah kendaraan 1 unit bus dan sudah di terima oleh Kepala Dinas Perkimhubtan. (rh).
