3,19 Triliun Untuk Tangani Banjir dan Rob Pantura Jateng

SEMARANG, MEDGO.ID – Untuk penanganan permasalahan banjir dan rob di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah, mulai dari Pekalongan hingga Pati, diusulkan dalam skala prioritas nasional dan anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai minimal Rp. 3,19 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kepada Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam rapat koordinasi usulan program prioritas nasional untuk mendukung major project RKP tahun 2022, Rabu (24/2/2021).

Banjir di Kendal. (Dok. foto: Adg)

Ganjar menyampaikan bahwa sebenarnya banyak usulan yang diajukan ke pemerintah pusat, dan ada beberapa proyek strategis yang kita dorong. Namun dirinya lebih memprioritaskan bagaimana penanganan banjir di Pantura.
Menurut Ganjar, penanganan banjir dan rob di wilayah Pantura merupakan hal yang paling penting dan harus segera dibereskan.

Permasalahan di wilayah Pantura itu ada dua hal yakni infrastruktur dan banjir. Akan tetapi persolan banjir adalah yang paling penting. Banjir di Pantura mesti dibereskan, karena ada pengamat yang mengatakan bahwa kondisinya cukup berbahaya. Khusus di Pekalongan, pengamat menyampaikan harus cepat ditangani agar tidak tenggelam”, terang Ganjar.

Selain Pekalongan, lanjut Ganjar, wilayah yang harus mendapat perhatian adalah Semarang dan Demak karena lokasi-lokasi tersebut membutuhkan penanganan yang bersifat khusus, meskipun tidak boleh mengesampingkan wilayah lain.

Banjir di Pekalongan. (Dok. foto: Adg/Ist).

Terkait dengan anggaran penanganan banjir di kawasan pantura, dalam paparannya, Gubernur Jawa Tengah mengusulkan anggaran ke pemerintah pusat sebesar Rp. 3,19 triliun. Dimana anggaran tersebut termasuk juga untuk peningkatan sarana prasarana kawasan industri yang ada di sana.

Selain penanganan banjir pantura, Ganjar juga mengusulkan dua program prioritas lainnya, di antaranya pengembangan kawasan Borobudur sebagai 10 Bali baru di Indonesia dengan total usulan anggaran Rp. 1,72 triliun. Ada pula usulan sektor rehab rumah tidak layak huni untuk mendukung pengentasan kemiskinan dengan total anggaran Rp. 1,4 triliun.

“Selain itu ada juga peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan industri, termasuk pemenuhan sarana prasarananya, pembangunan jalur penghubung antara utara dan selatan Jawa Tengah, penurunan kemiskinan, pengangguran, aspek lingkungan, dan lainnya. Memang tidak semua kita usulkan ke pusat, karena beberapa akan kami tangani sendiri,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, usulan-usulan program prioritas itu akan ditindaklanjuti di tingkat pusat. Sejumlah kementerian terkait akan diajak bicara terkait usulan-usulan dari daerah itu.

“Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, bisa kita tajamkan programnya dan semakin inline antara pusat dan daerah. Terkait penanganan banjir yang tadi diusulkan, memang sudah dialokasikan dalam APBN tahun ini,” ucapnya.(*).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here