Kota Gorontalo, MEDGO.ID — Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyoroti lemahnya evaluasi terhadap bantuan sosial dan program UMKM di daerah. Dalam Rapat Paripurna ke-29 DPRD Provinsi Gorontalo yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Selasa (08/07), ia menyampaikan pentingnya pemantauan yang berkelanjutan terhadap penerima bantuan.
Menurut Gusnar, saat ini belum ada sistem pemetaan yang komprehensif terkait UMKM yang layak untuk dikembangkan. Bantuan sering diberikan tanpa tindak lanjut yang memadai.
“Sampai saat ini kita belum bisa memetakan secara baik UMKM mana yang layak dikembangkan. Kita beri bantuan, lalu selesai. Padahal kalau dimonitor kualitasnya bisa meningkat,” kata Gusnar.
Gusnar juga menyoroti perlunya sinergi antardaerah dalam pembangunan infrastruktur, terlebih menyambut Program Presiden tentang Jalan Desa yang menjadi prioritas nasional lima tahun mendatang. Ia mengingatkan agar pembangunan tidak berjalan tumpang tindih karena kurangnya koordinasi dan penataan ruang.
Sektor strategis lainnya seperti pertanian, kelautan, pariwisata, dan energi turut dibahas. Ia menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap sektor-sektor tersebut, tetapi mengingatkan bahwa pelaksanaan program harus didukung kesiapan daerah.
“Kita harus selaras dan siap. Kalau tidak, program besar hanya pusat jadi simbol tanpa hasil nyata,” tegasnya.
Ia juga mendorong DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan dan memberikan masukan kritis agar pelaksanaan anggaran dan program daerah berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Adv)
