KOTA GORONTALO, MEDGO.ID– Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai menyiapkan langkah teknis untuk mendukung rencana pembangunan kantor Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di Desa Oluhuta, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara. Fasilitas tersebut direncanakan menjadi bagian dari upaya memperkuat pengamanan wilayah perairan utara Indonesia.
Dukungan terhadap pembangunan fasilitas keamanan maritim itu disampaikan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dalam rapat koordinasi strategis bersama Bupati Gorontalo Utara dan Kepala Kantor Zona Maritim Tengah Bakamla RI di Manado, Kamis (29/10/2026). Salah satu agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas kebutuhan pengadaan dan pembebasan lahan untuk pembangunan kantor Bakamla RI.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur langsung menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi Gorontalo melakukan peninjauan awal di lokasi. Tim teknis dijadwalkan turun pada Jumat (30/10/2026) untuk mengidentifikasi kondisi geografis, akses jalan, serta status kepemilikan tanah yang akan digunakan.
Kepala Dinas PUPR-PKP Provinsi Gorontalo, Aries N. Aridianto, mengatakan gubernur memberikan respons positif terhadap rencana pembangunan tersebut karena dinilai memiliki arti strategis bagi keamanan wilayah perairan.
“Pak Gubernur sangat menyambut baik dan mendukung penuh rencana pembangunan kantor Bakamla RI di Gorontalo Utara. Kehadiran fasilitas pertahanan ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan laut serta stabilitas keamanan perairan kita di perbatasan,” ujar kepala Dinas PUPR PKP Provinsi Gorontalo, Aries N. Aridianto.
Dari hasil identifikasi awal Dinas PUPR-PKP, lokasi yang direncanakan untuk pembangunan fasilitas Bakamla RI memiliki luas sekitar 50.000 meter persegi atau lima hektare. Lahan yang berada di Desa Oluhuta tersebut saat ini berstatus milik perorangan sehingga membutuhkan proses pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
Dari sisi aksesibilitas, kawasan tersebut telah terhubung dengan jalan berpaving, lapen, dan AC-WC, serta didukung pengerasan jalan sepanjang 300 meter. Sementara itu, total ruas jalan kabupaten menuju lokasi mencapai 2.445,98 meter. Dari panjang tersebut, sekitar 639,9 meter merupakan jalan desa yang masih memerlukan peningkatan kualitas.
Aries juga menjelaskan bahwa kondisi geografis kawasan perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan. Lokasi tersebut berdekatan dengan Pantai Minanga di sisi timur dan terdapat kawasan mangrove di sekitarnya yang selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas perikanan tangkap.
Pemprov Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara selanjutnya akan mengawal proses pengadaan tanah melalui koordinasi dengan para pemilik lahan. Langkah ini dilakukan agar tahapan pembebasan tanah hingga pembangunan fasilitas dapat berlangsung transparan, lancar, serta sesuai ketentuan hukum.
Keberadaan kantor Bakamla RI di Kecamatan Atinggola diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Gorontalo, tetapi juga meningkatkan sinergi pengamanan kawasan maritim dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Adv)
