KOTA GORONTALO,MEDGO.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai memetakan arah kebijakan pembangunan menghadapi keterbatasan fiskal pada 2027. Dengan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp1,2 triliun, pemerintah berkomitmen memastikan anggaran yang tersedia memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan, kondisi fiskal daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Proyeksi APBD 2027 bahkan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“2027 kita masih akan mengalami penurunan transfer ke daerah. Kita lihat APBD untuk 2024 Rp1,9 triliun, untuk 2025 Rp1,8 triliun, untuk 2026 Rp1,6 triliun, dan pada 2027 Rp1,2 triliun. Pertanyaannya sekarang, kita mau arahkan kemana APBD yang mini ini untuk masyarakat Gorontalo?” ungkap Gusnar dalam Rapat Paripurna DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (14/9/2026).
Dalam proyeksi pendapatan daerah 2027, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan mencapai sekitar Rp407 miliar. Sementara pendapatan transfer diproyeksikan sekitar Rp797 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp400 juta.
Angka tersebut belum memasukkan potensi tambahan pendapatan yang bersumber dari iuran pertambangan rakyat maupun dana bagi hasil pertambangan.
Di tengah ruang fiskal yang terbatas, Pemprov Gorontalo tetap menetapkan sejumlah sasaran pembangunan dalam RPJMD 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,74 persen, angka kemiskinan ditekan menjadi 12,78 persen, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 2,95 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 74,1.
Gusnar mengakui pencapaian target tersebut membutuhkan strategi pembangunan yang tepat, mengingat kemampuan anggaran daerah yang semakin terbatas.
“Rasanya dengan APBD yang Rp1,2 triliun kita harus mengharapkan angka yang besar untuk bisa mencapai APBD. Tetapi, kami optimis karena adanya program pembangunan spesifik dan strategis pada tahun anggaran 2027,” kata Gusnar.
Karena itu, pemerintah tidak akan menyebar anggaran ke berbagai program tanpa prioritas. Sejumlah sektor yang dinilai memiliki dampak besar terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan menjadi fokus utama.
Infrastruktur dan pendidikan menjadi dua sektor yang mendapat perhatian, disusul modernisasi pendidikan menengah kejuruan, pengembangan kawasan permukiman, serta penguatan sektor pertanian.
Selain itu, pemerintah mendorong hilirisasi pada sektor peternakan dan perikanan sebagai bagian dari strategi meningkatkan nilai tambah komoditas daerah. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi pendapatan, Pemprov Gorontalo akan terus mencari peluang untuk memperkuat sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satu potensi yang sedang dioptimalkan berasal dari sektor pertambangan rakyat.
Saat ini, sejumlah wilayah pertambangan rakyat di Gorontalo masih berada dalam tahapan pengusulan serta penyelesaian dokumen bersama pemerintah pusat. Jika proses tersebut berjalan sesuai ketentuan, sektor ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan terhadap kapasitas fiskal daerah.
Dengan kondisi APBD yang semakin terbatas, pemerintah menilai ketepatan menentukan prioritas menjadi kunci agar setiap rupiah anggaran mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Gorontalo. (Adv)
