Jakarta, (MEDGO.ID) — Gaya bicaranya lugas, deretan kalimatnya simple sembari sesekali menggunakan istilah asing, sampai para peserta terkagum dengan Walikota Gorontalo Marten Taha.
Saat sebagai pembicara utama pada Peluncuran Kota Tangguh Iklimdan Inklusif, Walikota Gorontalo, Marten Taha, SE., M.Ec.Dev, bicara konsep pengelolaan sampah di daerah pada Kamis (30/01) hari ini di Jakarta.
Ya, karena memang itu materi atau tema yang dipercayakan oleh UCLG-ASPAC kepadanya.
Materi yang disampaikannya bertemakan “Over View of Waste Mangaement at Sub National Level” atau Tinjauan Umum Pengelolaan Sampah di Daerah.
Dengan menggunakan untaian kalimat yang sederhana yang dibarengi dengan bentuk slight, Marten secara gamblang menyampaikan metode dan konsep pengelolaan sampah di daerah.
Marten mempresentasikan program kebijakan Kota Gorontalo atas pengelolaan Kota Bersih, khususnya solusi pengelolaan sampah serta Ruang Terbuka Hijau di daerah ini.
“Persoalan sampah meruoakan isu global baik secara nasional maupun internasional,” ucap Marten dihadapan para perwakilan negara Asean Pasific dan para Walikota se-Indonesia.
Dalam konsep penguatan dan keyakinan terhadap penanganan sanpah di Kota Gorontalo, Marten bahkan memberikan keringanan kepada ASN di daerah ini yang mendapat sangsi TGR di bawah 5 juta rupiah untuk membayar dengan sampah.
Langkah tersebut memantik apresiasi para peserta.
Tak cuma itu, mantan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo ini, membuka wawasan para penyelenggara terkait penanganan kerja sama dengan BUMN, sepeti Pegadaian.
Terobosan yang disampaikan Marten, mendapat dukungan penuh dari Dinas Lingkungan Hidup, serta para Camat dan Lurah se-Kota Gorontalo sehingga sampah bisa tertangani dengan baik.
Terobosan ini disampaikan Walikota Marten Taha dihadapan para Walikota se Indonesia dan peneliti perwakilan negara Asian Pasific di Balai Kota Jakarta.
Menjawab pertanyaan dari salah satu peserta, yakni, Wakil Walikota Kupang, tentang pengelolaan taman, Marten menjelaskan, di Kota Gorontalo, terdapat 42 kawasan taman.
“Untuk menata taman, dibutuhkan anggaran yang tidak kecil. Oleh karena itu, harus dilakukan kolaborasi dengan pihak swasta seperti pihak bank dengan membangun taman dan memasang simbol simbol perusahaannya. Namun demikian, terkait dengan kebersihan, masih tetap melekat pada Dinas Lingkungan Hidup,” papar Marten. (KP/Hans)
Komentar ditutup.