Kota Gorontalo, MEDGO.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo menggelar evaluasi tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang dirangkaikan dengan Halal Bihalal, Kamis (17/4/2025) siang.
Acara yang dihadiri jajaran Forkopimda, Ketua dan anggota KPU serta Bawaslu, eks PPK dan PPS, pimpinan OPD, camat, lurah, dan berbagai unsur masyarakat, dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel.
Dalam sambutannya, Indra menyebut pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan sukses, aman dan demokratis. Untuk itu, dia mengapresiasi seluruh penyelenggara Pilkada di Kota Gorontalo.
“Pilkada ini merupakan momentum penting yang menentukan masa depan daerah. Karena itu saya mengapresiasi KPU, Bawaslu, dan seluruh penyelenggara hingga ke tingkat PPK dan PPS yang telah bekerja dengan penuh integritas,” ungkap Indra.
Lanjut Indra menegaskan pentingnya menjaga stabilitas dan harmoni pasca Pilkada demi keberlanjutan pembangunan.
“Lewat halal bihalal ini, mari kita perkuat silaturahmi, sinergi, dan semangat gotong royong. Pemerintah Kota siap melanjutkan pembangunan dengan dukungan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Dia juga menegaskan, dirinya bersama Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea optimis Kota Gorontalo akan tumbuh lebih baik, lebih tertata, dan lebih maju dalam segala sektor.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Gorontalo, Mario Nurkamiden, dalam laporannya mengungkap bahwa Pilkada 2024 menjadi contoh demokrasi yang patut dibanggakan. Ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Gorontalo atas dukungan yang diberikan sepanjang proses tahapan.
“Biasanya Pilkada identik dengan riak-riak, tapi Alhamdulillah tahun ini Kota Gorontalo tampil sebagai contoh daerah yang matang dalam berdemokrasi,” ujar Mario.
Mario juga menyoroti peran besar ASN yang menjadi bagian dari PPK dan PPS. Meski terikat sebagai aparatur negara, mereka tetap menunjukkan netralitas dan profesionalisme tinggi selama bertugas.
Dalam kesempatan itu, Mario melaporkan keberhasilan KPU Kota Gorontalo dalam mengelola anggaran Pilkada secara efisien. Dari dana hibah yang diterima, masih tersisa sekitar Rp6 miliar.
“Sebelum ada instruksi penghematan dari pusat, kami sudah lebih dulu menerapkannya. Karena kami sadar, demokrasi bukan sekadar proses politik, tapi harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” kunci Mario.(*)
