GORONTALO, MEDGO.ID – Kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah terus diperkuat Universitas Negeri Gorontalo (UNG) melalui penjajakan kemitraan dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI).
Pembahasan kerja sama tersebut berlangsung di Gedung Rektorat UNG, Senin (21/9), saat delegasi KemenP2MI dan BP2MI melakukan kunjungan ke UNG. Pertemuan diarahkan pada pematangan substansi Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang akan menjadi dasar kemitraan kedua institusi.
Tidak hanya membahas isi dokumen, pertemuan juga membicarakan berbagai persiapan teknis yang diperlukan sebelum kerja sama memasuki tahap penandatanganan.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi UNG, Dr. Harto S. Malik, M.Hum., mengatakan koordinasi secara langsung diperlukan untuk memastikan setiap poin dalam draf MoU dapat dipahami dan disepakati bersama.
“Pertemuan ini menjadi bagian dari proses untuk mematangkan draf MoU, sekaligus mempersiapkan teknis penandatanganan kerja sama antara UNG dengan KemenP2MI,” ujar Harto.
Menurut Harto, kejelasan substansi menjadi salah satu kunci agar kemitraan yang dibangun tidak berhenti pada dokumen formal. Ruang lingkup kerja sama perlu disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing lembaga sehingga nantinya dapat diterjemahkan ke dalam program yang konkret.
Karena itu, pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan kepentingan kedua pihak sekaligus mengidentifikasi peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan setelah MoU disepakati.
“Kehadiran delegasi KemenP2MI dan BP2MI di UNG juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antarlembaga sekaligus membuka ruang pengembangan kolaborasi yang lebih luas,” terangnya.
Bagi UNG, kerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah merupakan bagian dari strategi memperluas peran perguruan tinggi di luar fungsi pendidikan akademik. Kemitraan kelembagaan dapat membuka ruang bagi pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kompetensi, serta pelaksanaan program yang memiliki relevansi dengan kebutuhan pembangunan.
Rencana kemitraan dengan KemenP2MI juga memberikan peluang bagi UNG untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam isu pengembangan sumber daya manusia dan kebutuhan dunia kerja.
Melalui proses penyelarasan yang tengah dilakukan, kerja sama kedua pihak diarahkan agar memiliki manfaat yang dapat dirasakan secara nyata. UNG dan KemenP2MI diharapkan tidak hanya membangun hubungan kelembagaan, tetapi juga mengembangkan program kolaboratif yang mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Pertemuan tersebut menjadi tahapan awal sebelum kemitraan memasuki agenda resmi penandatanganan. Setelah substansi dan aspek teknis disepakati, kerja sama diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan berbagai bentuk kolaborasi antara UNG dan KemenP2MI ke depan. (Adv)
