Gorontalo, MEDGO.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo mengawali tahun kerja 2026 dengan menggelar Apel Perdana Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie. Apel tersebut berlangsung di Museum Purbakala, Senin (05/01), dan diikuti oleh seluruh ASN di lingkungan Pemprov Gorontalo.
Dalam sambutannya, Wagub menekankan bahwa momentum pergantian tahun harus menjadi titik awal perubahan pola kerja dan sikap pengabdian aparatur. Ia mengingatkan bahwa peningkatan kinerja harus dibarengi dengan kesadaran akan tanggung jawab kepada masyarakat.
“ASN bukan sekadar pekerja yang datang untuk mengisi daftar hadir, melainkan pemegang amanah masyarakat Gorontalo,” tegasnya.
Wagub Idah juga menyampaikan pesan Gubernur Gorontalo yang saat ini tengah menjalankan tugas di Jakarta. Melalui pesan tersebut, seluruh ASN diminta untuk menyusun resolusi serta target kerja yang jelas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Wagub, capaian kerja yang unggul tidak dapat dilepaskan dari penerapan disiplin yang bermakna. “Disiplin bukan hanya soal jam kerja, tetapi bagaimana menggunakan setiap waktu untuk menghasilkan layanan dan produk kerja yang benar-benar bermanfaat,” ujarnya.
Apel Perdana ini sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan tema kerja tahun 2026, “Menata Langkah”, yang menjadi landasan dalam proses transformasi dan penataan organisasi serta sistem kerja pemerintah daerah. Seluruh ASN diharapkan mampu menyelaraskan langkah dengan visi dan misi Kepala Daerah periode 2025–2030.
Selain pengarahan, kegiatan apel juga dirangkaikan dengan sejumlah agenda simbolis. Wakil Gubernur menyerahkan Surat Keputusan Pensiun kepada Yosef Koton yang memasuki masa purna tugas. Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memberikan Satyalancana Karya Satya 10, 20, dan 30 tahun kepada ASN sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka.
Pada kesempatan yang sama, diserahkan pula hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaik, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah Provinsi, Bappeda, BPSDM, dan Badan Keuangan Daerah. (Adv/IH)
