Kota Gorontalo, Medgo.ID — Pembongkaran Cagar Budaya Kota Gorontalo, terus menuai kecaman. Mahasiswa dan masyarakat peduli budaya melakukan aksi disejumlah titik, dimulai dati DPRD Kota, Polda Gorontalo dan berakhir di Kantor Walikota Gorontalo.
Aksi yang bernagsung pada Kamis (16/07/2026) awalnya berlangsung damai dan kondusif, terjadi bentrok saat tuntutan massa mendesak pihak Pemerintah Kota Gototalo memberikan Surat Keputusan tahun 2025 yang membatalkan serta hasil kajiannya, seperti yang dijanjikan sebelumnya dalam aksi, tak kunjung diberikan.
Justru seperti aksi sebelimnya, massa hanya diberikan Keputusan Menteri tahun 2010, yang tak memasukan rumah jawatan kantor pos sebagai cagar budaya. Sebaliknya hanya beberapa lokasi seperti Kantor Pos, Makam Nani Wartabone, dan lainya.
Massa aksi berharap hari ini, Walikota menemui mereka, dan menjelaskan langsung. Namun Walikota Adhan Dambea entah kemana.
Bentrok pun tak tak bisa dihindari, ditambah Satpol PP Kota Gorontalo berupaya mengambil barang bawaan massa aksi, berupa ban bekas, yang akan disiapkan untuk dibakar.
Pihak Satpol PP mengambil agar massa aksi tak melakukan pembakaran saat aksi berlangsung. Hal itu dibantah, bahwa mereka tak akan melakukan ditempat tersebut, depan kantor walikota.
Saat bersmaaan tak lama berselang, Iskandar Murad menemui massa dan menyampikan bahwa Pihak Pemerintah Kota dasar Melalukan kajian, berdasarkan keputusan menteri yang tak memasukan Eks Rumah Jawatan Pos dan Teegraf dalam daftar cagar Budaya.
Smenetara massa tetap kekeh meminta agar mereka diberikan SK Walikota yang membatalkan dan Hasil Kajian Akademik, sebab mereka menduga tak sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2010.
”Kami menuntut diberikan SK Pembatalan 2025, dan hadil kaniannya. Karena, terkonfirmasi TACB Kota Gorontalo tak pernah dilibatkan dalam kajian membatalkan nya,” kaat Supri Setiawan Koordinator massa aksi.(RM)
