Kota Gorontalo, Medgo.ID — Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Bone Pesisir menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kritik mahasiswa hingga klarifikasi penyelenggara program bermuara pada satu tujuan bersama, yakni perbaikan pelaksanaan agar lebih optimal dan tepat sasaran.
Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menerima aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Bone Pesisir (IPMBP) di Rumah Dinas Wagub, Senin (20/04/2026). Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah catatan, termasuk temuan belatung pada makanan MBG yang sempat viral.
Ketua IPMBP, Usman Djauhari, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak program MBG, melainkan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap implementasinya.
“Kami mengapresiasi program ini, namun ada persoalan dalam pengelolaan dan sistem yang perlu segera dibenahi agar tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti dugaan adanya tekanan terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhan. Menurutnya, penerima manfaat seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan justru merasa terbebani saat menyampaikan kondisi di lapangan.
Sementara itu, Kepala SPPG Desa Tihu, Alwin Karim, memberikan klarifikasi terkait temuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa makanan yang didistribusikan ke sekolah awalnya dalam kondisi baik dan telah melalui uji kelayakan.
“Makanan diterima dalam kondisi baik dan layak konsumsi. Namun karena tidak dihabiskan, sisa makanan dibawa pulang dan baru dikonsumsi pada malam hari,” jelasnya.
Menurut Alwin, kemungkinan munculnya belatung terjadi akibat proses penyimpanan di luar kendali pihak SPPG, termasuk faktor lingkungan seperti lalat jika makanan tidak disimpan dengan baik.
Terkait isu intimidasi, ia membantah adanya tekanan terhadap masyarakat dan menegaskan bahwa pihaknya hanya melakukan klarifikasi yang dimediasi pemerintah desa.
Menanggapi hal tersebut, Idah mengapresiasi sikap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara santun dan konstruktif. Ia menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari evaluasi program.
Ia juga mengingatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Gorontalo untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga.
“Tidak boleh ada bahan makanan yang tidak layak konsumsi. Kualitas harus benar-benar diperhatikan, baik dari sisi makanan, sayur, maupun buah-buahan,” tegasnya.
Dialog antara mahasiswa, pemerintah, dan penyelenggara program ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bersama demi perbaikan pelaksanaan MBG ke depan.
