Manado, Medgo.ID — Perdebatan yang berujung pembongkaran oleh pihak yang bertanggung-jawab, Sebenarnya kalau taat pada aturan sertan ketentuan Cagar Budaya sudah jelad dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Tak akan ada pembongkaran.
Menurut Ketua Ketukunan Keluarga Islam Gorontalo (KKIG) tak lain adalah warga Gorontalo diperantauan, menyikapi bahwa pembongkaran bangunan bersejarah dan memiliki hubungan historis nadionalisme lokal bertentangan dengan aturan berlaku.
“Tindakan membongkar Cagar Budaya bisa dikategori melanggar hukum, jika dilakukan tanpa izin dari pemerintah daerah dan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya, “ kata Dr Ulyas Taha MPd sebagai Ketua KKIG Provinsi Sulawesi Utara, saat dihubungi melalui sambungan Whatsapp, pada Jumat (03/07/2026).
Ulyas yang juga merupakan Ketua PWNU Sulut ini mengingatkan bahwa, perbuatan, dapat dikenakan sanksi hukum dan lainya, bila terbukti pembongkaran memyalaturan yang berlaku.
“Serta dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda ratusan juta hingga miliaran rupiah.,” ungkapnya.
Ia mengakui, bahwa munculnya pendamgan kritis dari para pelaku dan ahli cagar budaya, karrna pengawasan pemerintah.”Terkadang Kasus pembongkaran ilegal sering terjadi di berbagai wilayah, memicu protes dari pegiat sejarah karena lemahnya pengawasan implementasi regulasi di lapangan,” sambung Ulyas.
“Terlepas dari sistem pengawasan maupun legal atau ilegal dari pembongkaran cagar budaya Peristiwa 23 Januari 1924 di Gorontalo, kita tentu menyayangkan jika cagar budaya yang penuh nilai sejarah tersebut harus dibongkar dengan alasan apapun, “ tegas Kanwil Depag Sukut yang berkiprah diperantauan.
Lebih jelas Ia menyayangkan,”Sebab di samping akan menghilangkan jejak sejarah utk generasi di masa akan datang juga adalah pengingkaran terhadap perjuangan para pejuang dulu seperti Nani Wartabone dll.”
Oleh nya kami dari KKIG Sulut berharap pemerintah mengkaji ulang terhadap usaha pembengkaran cagar budaya tersebut, jika perlu dilakukan recoveri dan renovasi lagi, namun tidak menghilangkan jejak sejarah yang penting.
“Betul, harus dibangun kembali, dan jika tempat tersebut, bermasalah misalnya ada pihak yang mengaku menjadi pemilik tanah, maka Pemerintah wajib utk melakukan negosiasi pembayaran ganti untung sebagian atau perlu seluruhnya lahan tersebut,” harapnya.(ZM)
