Kota Gorontalo, MEDGO.ID — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan pendataan lahan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Gorontalo guna menopang pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan koperasi. Dorongan ini mengemuka dalam Rapat Konsolidasi Teknis dan Akselerasi Pendataan Lahan yang digelar di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur Gorontalo, Rabu (17/12/2025).
Rapat dibuka Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie dan dihadiri Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kemendagri Nasrun, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Risjon Sunge, serta Kepala Dinas Dukcapil-PMD Reflin Buata.
Nasrun menyampaikan, setibanya di Gorontalo pihaknya langsung melakukan survei ke empat lokasi yang direncanakan sebagai titik pembangunan fisik KDKMP. Hasil peninjauan menunjukkan progres berjalan cukup baik dan ditargetkan tuntas paling lambat Maret 2026. Namun, ia mengakui masih ada kendala, terutama terkait kesiapan lahan.
Temuan di lapangan menunjukkan adanya desa yang belum memiliki lahan, desa dengan lahan kurang strategis, serta desa yang lahannya belum memenuhi ketentuan jumlah penduduk. “Kami berharap apabila terdapat pembaruan data maupun kendala baru di lapangan agar segera dilaporkan. Seluruh temuan ini akan kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bahan perumusan kebijakan strategis yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di Provinsi Gorontalo,” ujar Nasrun.
Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie menambahkan, pendataan awal memang memperlihatkan tidak semua desa memiliki aset lahan, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki. Kondisi itu mendorong pemerintah daerah menyiapkan sejumlah alternatif solusi.
“Beberapa desa telah menyurati Pak Gubernur untuk memperoleh dukungan berupa hibah lahan, sewa pakai, atau pinjam pakai. Pemerintah daerah tentu mendukung penuh percepatan ini melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Idah.
Menurut Idah, rapat konsolidasi ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mempercepat pendataan lahan KDKMP secara berkelanjutan.
Data terbaru menunjukkan progres pendataan lahan KDKMP di Gorontalo terus meningkat dengan pembaruan mingguan. Dari 729 desa, sebanyak 706 desa telah melakukan pendataan dan 494 desa di antaranya tercatat memiliki lahan.
Rinciannya, Kota Gorontalo menuntaskan pendataan di 50 desa dengan 37 desa berlahan. Kabupaten Gorontalo mencatat 160 desa berlahan dari 205 desa. Kabupaten Pohuwato baru mendata 81 dari 104 desa, dengan 56 desa memiliki lahan. Kabupaten Boalemo memiliki 49 desa berlahan dari 82 desa, Bone Bolango 100 desa dari 165 desa, serta Gorontalo Utara 92 desa dari 123 desa. Sejumlah lokasi di tiap daerah tersebut telah direncanakan memasuki tahap pembangunan. (Adv)
