KOTA GORONTALO, MEDGO.ID – Kasus malaria di Provinsi Gorontalo terus meningkat dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Hingga Oktober 2026, tercatat 6.299 kasus dengan 18 kematian. Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi untuk menekan penularan.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria yang dipimpin Idah di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Kamis (15/10/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, kasus malaria di Gorontalo meningkat dari 1.579 kasus pada 2024 menjadi 2.314 kasus pada 2025. Jumlah tersebut kemudian melonjak menjadi 6.299 kasus hingga Oktober 2026.
Kabupaten Pohuwato, Boalemo, dan Gorontalo menjadi wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan kasus. Salah satu faktor risiko yang disoroti ialah aktivitas pertambangan yang berpotensi menimbulkan genangan air sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk penular malaria.
Idah mengingatkan bahwa risiko penularan tidak hanya mengancam pekerja tambang, tetapi juga keluarga dan masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka. Pekerja yang terinfeksi berpotensi memperluas rantai penularan apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat.
“Penularan malaria ini harus menjadi perhatian kita bersama. Ketika pekerja tambang berisiko terinfeksi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pekerja itu sendiri, tetapi juga dapat meluas ke keluarga dan masyarakat. Karena itu, mata rantai penularan ini harus kita putus bersama,” ujar Idah.
Ia menegaskan bahwa dampak malaria tidak terbatas pada sektor kesehatan. Penyakit ini juga dapat memengaruhi produktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, dan kualitas hidup. Adanya kasus kematian semakin menegaskan perlunya penanganan yang serius dan terkoordinasi.
“Kita tidak boleh memandang situasi ini sebelah mata. Penetapan KLB harus direspons dengan langkah yang cepat, terpadu, dan terukur. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tetapi harus memperkuat koordinasi lintas sektor agar upaya pencegahan dan penanganan malaria berjalan efektif,” tegasnya.
Untuk memastikan hasil rapat ditindaklanjuti, Idah meminta perwakilan pemerintah kabupaten menyampaikan hasil koordinasi kepada kepala daerah dan organisasi perangkat daerah terkait. Setiap wilayah diharapkan segera menyusun langkah penanganan sesuai kondisi dan tingkat risiko setempat.
Upaya tersebut mencakup pengendalian lingkungan yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk, peningkatan kewaspadaan masyarakat, serta penanganan kasus secara tepat. Koordinasi lintas sektor juga diperlukan agar langkah pencegahan dan pengendalian berjalan berkesinambungan, terutama di daerah dengan jumlah kasus tinggi.
Pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan terwujudnya Zero Malaria pada 2030. Idah menilai pencapaian target tersebut membutuhkan kerja bersama dan konsistensi pelaksanaan program.
“Target kita adalah mewujudkan Gorontalo bebas malaria atau Zero Malaria pada 2030. Waktu yang kita miliki tidak panjang, sehingga kita harus bekerja lebih keras, memperkuat kolaborasi, dan memastikan seluruh langkah penanggulangan berjalan secara berkelanjutan,” tutup Idah.(Adv)
