KOTA GORONTALO,MEDGO.ID – Upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo mengurai antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mulai menunjukkan hasil. Percepatan jadwal pengiriman BBM yang diperintahkan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dinilai membantu memperlancar pelayanan kepada masyarakat, terutama pada pagi hari.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, mengungkapkan bahwa sebelumnya distribusi BBM ke SPBU dimulai sekitar pukul 05.00 WITA. Akibatnya, kedatangan armada pengangkut dan proses pembongkaran BBM kerap berlangsung ketika aktivitas masyarakat mulai meningkat, sehingga berpotensi menambah kepadatan lalu lintas.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Gusnar Ismail menginstruksikan agar pengiriman BBM dimajukan menjadi pukul 01.00 WITA. Dengan perubahan jadwal ini, proses pembongkaran diharapkan selesai lebih awal sehingga SPBU dapat mulai memberikan pelayanan kepada konsumen sejak pukul 05.00 WITA.
Kebijakan tersebut diprioritaskan untuk SPBU yang berada di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Pemerintah berharap pengaturan waktu distribusi ini dapat mengurangi hambatan pelayanan sekaligus menekan penumpukan kendaraan pada jam-jam sibuk.
Perkembangan di lapangan mulai terlihat dalam pemantauan Satuan Tugas (Satgas) BBM terhadap 12 SPBU pada Rabu (14/10). Berdasarkan hasil pemantauan, antrean kendaraan memang masih ditemukan di beberapa titik, tetapi situasinya berangsur membaik. Di saat yang sama, Pertamina memastikan ketersediaan stok tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan percepatan pengiriman untuk mengatasi persoalan antrean. Pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi juga diperkuat guna memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian ialah pemeriksaan penggunaan QR Code dalam pembelian BBM bersubsidi. Selain itu, dugaan praktik pengisian berulang oleh kendaraan roda dua yang menggunakan tangki modifikasi juga menjadi sasaran penertiban.
Penerapan batas pengisian maksimal tujuh liter per hari serta pemeriksaan dokumen kendaraan turut menjadi bagian dari upaya pengawasan. Pelaksanaannya harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Di tengah upaya pembenahan distribusi, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga menyoroti realisasi kuota BBM bersubsidi yang dilaporkan telah mendekati 80 persen. Kondisi ini menjadi pertimbangan penting dalam mengantisipasi kebutuhan bahan bakar masyarakat hingga penghujung tahun 2026.
Sebagai langkah antisipasi, Gubernur Gusnar Ismail berencana mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Usulan tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan pasokan di Gorontalo hingga akhir tahun. Dengan percepatan distribusi, pengawasan yang lebih ketat, serta upaya penambahan kuota, pemerintah menargetkan pelayanan BBM kepada masyarakat dapat berlangsung lebih tertib, lancar, dan berkelanjutan. (Adv)
