Pohuwato, Medgo.ID — Koordinator Solidaritas Intelektual Generasi Aktivis (SIGA) Gorontalo sekaligus Sekretaris Jenderal BEM Nusantara, Djamal Puluhulawa, mengecam keras PT Inti Global Laksana (IGL) dan Biomasa Jaya Abadi (BJA). Ia mendesak kedua perusahaan tersebut terbuka terkait kewajiban pajak dan retribusi daerah serta penggunaan material Galian C untuk timbunan dermaga.
Djamal menilai perusahaan yang beroperasi dan mengambil manfaat dari wilayah Pohuwato tidak boleh mengabaikan kewajiban terhadap daerah. Ia meminta pemerintah dan DPRD memastikan seluruh pembayaran pajak dan retribusi dapat dibuktikan secara administratif dan transparan.
“PT IGL dan BJA harus terbuka. Kalau pajak dan retribusi sudah dibayar, tunjukkan bukti dan mekanismenya. Jangan sampai perusahaan mengambil keuntungan dari daerah, tetapi kewajiban kepada daerah justru tidak jelas,” tegas Djamal.
Tak hanya itu, Djamal mendesak sumber Galian C untuk timbunan dermaga diusut sampai tuntas, mulai dari asal material, legalitas, volume yang digunakan, hingga kewajiban pajak dan retribusinya.
“Galian C tidak boleh menjadi wilayah abu-abu. Pemerintah harus memastikan material yang digunakan memiliki legalitas dan seluruh kewajiban daerah telah dipenuhi,” ujarnya.
Djamal bahkan meminta pemerintah menghentikan sementara operasional yang berkaitan dengan persoalan tersebut apabila perusahaan belum mampu memberikan transparansi dan dokumen yang diperlukan.
“Kalau tidak transparan, hentikan dulu. Jangan biarkan operasional terus berjalan sementara kewajiban pajak, retribusi, dan legalitas Galian C masih dipertanyakan. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum tanpa kompromi,” pungkasnya.
Ia menegaskan SIGA Gorontalo dan BEM Nusantara akan terus mengawal persoalan tersebut agar hak dan penerimaan daerah tidak dirugikan.(Rls)
