Jakarta, MEDGO.ID — Birokrasi tak perlu ribet, hal sederhana, mudah. Jangan dipersulit, apalagi di ulur, sampai tertunda layanan masyarakat terbawah. Inilah yang ditunjukan Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya, sesaat dilantik Mendagri, langsung action, bergerak.
Sikap pamong inilah yang perlu dijaga dan menjadi contoh oleh pemimpin daerah, agar, akses layanan semua warga dapat dirasakan dengan mudah, tan perlu, melalui beragam pos jaga, untuk sekedar ditemui masyarakat.
Baru berapa jam dilantik sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya langsung bergerak. Ia menemui ratusan kepala desa (kades) se-Pohuwato yang sedang berada di Jakarta, Jumat (12/5/2023).
Pertemuan digelar di Hotel Balairung tempat para kades menginap. Ratusan kades, BPD dan sejumlah pejabat Pemkab Pohuwato sedang berada di Jakarta mengikuti orientasi lapangan bagi kepala desa dan BPD.
Beberapa aspirasi dilayangkan oleh perwakilan kades di antaranya menyangkut alokasi dana desa dan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang dulu pernah dialokasikan pemprov.
“Pak Rusli (gubernur dua periode sebelumnya) sempat memberikan TKD. Saya yakin kalau dijaman pak Rusli masih boleh pasti akan diberikan terus menerus. Nah ini akan saya lihat lagi karena pasti ada aturan yang mengatur dan melarang,” kata Penjagub Ismail.
“Saya baru dilantik, jadi belum bisa menjanjikan apa apa. Tadi Pak Asisten Pohuwato sudah menyampaikan banyak hal, salah sayunya tentang bantuan provinsi untuk desa, nanti saya cek lagi,” imbuhnya.
Meski belum bisa menjanjikan apa apa, Penjagub Ismail punya beberapa rencana besar yang akan ia lakukan di Gorontalo. Salah satunya mendekatkan pelayanan pemerintahan hingga ke desa-desa di kabupaten/kota.
Dua daerah yang menerapkan layanan pemerintahan keliling ke desa-desa menjadi targetnya yakni Pohuwato dan Gorut. Pemkab di dua daerah itu diketahui membuka pelayanan hingga ke desa-desa.
“Pesan Pak Mendagri tadi untuk turun dan dekat ke masyarakat. Jadi saya kira itu akan kita lakukan,” pungkasnya.(Adv)
