Jakarta, Medgo.ID — Pemerintah kembali menaruh perhatian khusus terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah.
Terbukti, ketika Walikota Gorontalo Marten Taha bersama Pengurus Pusat APEKSI, mengikuti pertemuan dengan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Senin (12/09) membahas tentang skema penyelesaian tenaga non ASN.
Perhatian itu, Marten menyebutkan beberapa usulan dalam melakukan skema penyelesaian Tenaga non ASN yang ada di daerah. Diantaranya, perlu adanya regulasi yang mengatur terkait persoalan tenaga honorer ini.
“Regulasi yang dimaksud ini, misalnya dengan menurunkan skor passing grade untuk para tenaga honorer. Karena saat ini para tenaga honorer sudah sangat susah bersaing dengan para tenaga yang baru lulus, terutama tenaga baru dari perguruan tinggi ternama. Sehingga dengan begitu, regulasi ini sangat perlu diterbitkan,” jelas Marten
Selain itu, Marten juga mengharapkan kerja sama dari semua pihak untuk memfasilitasi tenaga honorer terjun menjadi pelaku UMKM, guna meningkatkan ekonomi para tenaga honorer agar pihak Kemenpan – RB dapat mempertimbangkan usulan yang disampaikan itu.
Sebab, menurut Wakil Ketua PP APEKSI Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah ini, menyangkut nasib dari seluruh tenaga honorer yang ada di Indonesia khususnya di Kota Gorontalo
“Dan skema terakhir yaitu penganggaran. Karena anggaran ini juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga Honorer yang ada di daerah,” tandasnya. (IH)
