BONEBOL – Menanggapai opini yang beredar di masyarakat tentang penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dinilai bermasalah, Sekertaris Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone Bolango, Paris Djali memberikan klarifikasi.
Paris membantah, penyaluran bantuan JPS telah terjadi penyelewengan sebab sampai saat ini pengadaan masih dilakukan secara normatif dan belum ada hasil audit permanen bahwa itu sudah ada penyelewengan.
“Laporan masyarakat ke kami, sudah kami bedah di ruang rapat bersama tim teknis, namun itu baru Rapat Dengar Pendapat bukan suatu kesimpulan,” ujar Paris saat diwawancarai awak media di Kantor DPRD Bone Bolango, Senin (18/05/2020).
Kata Paris, sebelumnya telah terungkap adanya kekurangan jumlah paket JPS yang diterima masyarakat. Sehingga masyarakat beropini, penyaluran JPS di Bone Bolango mengalami penyelewengan.
“Kita bersabar jangan langsung membuat opini apalagi sudah menjustifikasi bahwa Bupati sudah melakukan korupsi. Mohon kita bersabar mari kita mendukung untuk penyaluran JPS ini akan mulus,” tuturnya.
“Ada berita hanya sepotong sudah langsung diputuskan sudah terjadi penyelewengan, ini harus hati-hati. Mari kita di bulan puasa ini apalagi di keadaan Covid-19 kita positif thinking dululah,” tambah Paris.
Paris meminta kepada semua pihak untuk bersama-sama melakukan pengawalan dalam penyaluran dan memastikan masyarakat sejahtera kemudian serta bisa memenuhi keinginan ataupun kebutuhan mereka.
“Fraksi Nasdem tidak pernah menghalangi kepada siapapun untuk mengkritisi pemerintah, malah kami ngotot, demi rakyat Fraksi Nasdem melalui Ketua DPRD ngotot jangan sekali kali penyaluran ini bermasalah atau menghianati amanah rakyat. Sebab bantuan itu bukan sekedar bantuan ini hak rakyat di saat mereka lapar maka kita wajib menyantuni mereka,” tutup Paris.(Adv)
