Di tengah proses seleksi dan pengisian jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Eselon II hingga Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, muncul aroma tak sedap, ada pihak membonceng organisasi Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), ikut campur dan tmerekomendasikan kandidat dalam jabatan birokrasi.
Ini menguat seiring berkembangnya isu dan persepsi publik yang mengaitkan pengisian jabatan struktural dengan jejaring organisasi alumni. Padahal, pengelolaan birokrasi daerah seharusnya dijalankan secara profesional, objektif, dan berbasis sistem merit, bukan melalui afiliasi organisasi maupun kedekatan non-formal. Bahkan terindikasi beredar surat rekomendasi yang menyebut beberapa nama.
Salayqknya, keterlibatan organisasi kemasyarakatan—terlebih organisasi alumni—dalam rekomendasi jabatan berpotensi menyeret birokrasi ke dalam politik pengaruh yang sulit diawasi secara etik dan administratif.
Sekalipun Gubernur Gorontalo merupakan bagian dari KAHMI, hal itu tidak semestinya menjadi alasan bagi organisasi ini, untuk masuk dalam politik birokrasi. Kekuasaan administratif harus dijaga tetap netral dari intervensi organisasi mana pun, ini menjadi harapan masyarakat luas.
Posisi KAHMI justru akan lebih bermakna apabila ditempatkan sebagai mitra strategis pemerintah daerah, bukan sebagai aktor yang terlibat langsung dalam distribusi jabatan. KAHMI dinilai memiliki modal intelektual dan jejaring profesional yang kuat untuk memberikan kontribusi substantif terhadap agenda-agenda pembangunan daerah.
KAHMI selayaknya hadir memberi masukan dan pendampingan kebijakan pada isu-isu strategis seperti efisiensi anggaran, penanganan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja baru, penguatan ekonomi lokal, hingga pengembangan pendidikan dan sistem kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kontribusi tersebut, akan jauh lebih konstruktif dibandingkan keterlibatan dalam urusan rekomendasi jabatan yang berpotensi mencederai independensi birokrasi sekaligus marwah organisasi.
Wajar bila sebagain kader ada pemikiran mendesak, agar KAHMI menjaga jarak dari politik birokrasi juga dimaksudkan untuk melindungi organisasi itu sendiri. Sebab, ketika organisasi alumni terlibat dalam kontestasi jabatan, garis pembeda antara peran moral-intelektual dan kepentingan kekuasaan menjadi kabur.
Di sisi lain, publik menaruh harapan agar Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tetap berdiri di atas semua golongan dalam menentukan pejabat struktural. Seleksi Kepala OPD, baik Eselon II hingga Eselon III diharapkan sepenuhnya bertumpu pada kompetensi, rekam jejak kinerja, dan integritas, bukan pada afiliasi organisasi.
Proses pengisian jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo kini dipandang sebagai ujian penting komitmen reformasi birokrasi. Dalam konteks ini, pemisahan yang tegas antara organisasi kemasyarakatan dan kewenangan administratif dinilai sebagai prasyarat mutlak bagi terwujudnya pemerintahan yang profesional, efektif, dan dipercaya publik.[]
