Gorontalo, Medgo.ID — Fraksi Nasdem Amanah DPRD Provinsi Gorontalo membantah bahwa menolak pembangunan Islamic Center, itu hoax (informasi bohong) yang disebarkan pihak tak memiliki etika bertanggung-jawab.
Hal tersebut diungkapkan Fraksi Nasdem PAN , dalam konferensi pers pada Minggu (28/08/2821), yang bertempat dirumah perjuangan Rachmat Gobel Jalan Dua Susan (JDS) , Kota Gorontalo.
Dalam konferensi pers Ini, hadir Ketua Fraksi Nasdem Amanah Yuriko Kamaru, Adhan Dambea Anggita DPRD Provinsi Gorontalo, Sekertaris DPW Nasdem Gorontalo Ridwan Monoarfa, Wakil Ketua Bidang Legislatif Mikson Yapanto, Wakil Ketua Bidan OKK Budi Doku, menjelaskan bahwa tak pernah Ada pernyataan dalam setiap agenda pertemuan baik Komisi, maupun Badan Anggaran (Banggar), untuk tak menyetujui atau menolak pembangunan Islamic Center Gorontalo.
Justru sejak awal kehadiran Fraksi Nasdem Amanah pada periode DPRD 2019-2024 ini, fraksi Ini yang getol memperjuangkan anggaran terkait pembangunan Islamic Center Ini.
“Tidak benar kami menolak pembangunan Islamic Center Gorontalo, ” kata Yuriko Kamaru SH, Ketua Fraksi Nasdem Amanah DPRD Provinsi Gorontalo, pada Minggu sore tersebut.
Ia justru meragukan keseriusan Pemprov Gorontalo dalam mewujudkan pembangunan Islamic Center, karena nanti dipenghujung akhir masa jabatan Rusli -Idris (NKRI- Nyata Karya Rusli Idris) mendadak muncul penganggaran nya.
Lanjut Yuriko, ia justru mempertanyakan, baru sadar bahwa ada program Pembangunan Islamic Center, kenapa tidak dari 2017 Kali?.
Dalam kondisi semua pihak butuh anggaran untuk tangani pandemi Covid-19, dalam situasi inilah, Nasdem Amanah memberikan masukan ke Pemprov agar di APBD Perubahan 2021 ini , urgensi (pentingnya) penganggaran Mobil Dinas DPRD dan Pengadaan Lahan belum mendesak alias tak menjadi prioritas.
Inilah yang kemudian Fraksi Nasdem Amanah menolak dianggarkan pada APBD perubahan 2021, karena tak digubris Pemprov dan sebagian Fraksi dalam parlemen, langkah Walkout inilah menjadi sikap politik Fraksi Nasdem Amanah.
Berbagai pertimbangan Fraksi Nasdem Amanah , seperti perlunya dianggarakan sektor UMKM yang jumlahnya mencapai 29 ribu yang membutuhkan dana stimulus Taj hangs dari pemerintah pusat, tapi juga dari pemda.
Selain itu, ada empat penganggaran yang sampai saat ini masih menuai masalah, seperti GORR (Gorontalo outer ring road) atau Jalan lingkar luar Gorontalo, yang memakan Korean, dan hingga sekarang kasusnya masih berjalan Di Pengadilan Tipikor Gorontalo. Ditambah lagi, pengadaan Tanah pemakaman umum, ternyata pembebasan Lahan yang bersumber dari APBD Provinsi juga bermasalah, bahkan kalah ditingkat pengadilan negeri KOTA Gorontalo.
Take hanya itu, pengadaan Tanah PPLP Provinsi Gorontalo dan Poligon, masih menyisahkan segudang masalah. Nah, inilah menjadi alasan Fraksi Nasdem Amanah masih meminta Pemprov agar tunda dianggarkan pada tahun 2021. Akan lebih besar porsi anggaran bila pembahasan pads APBD induk Athun 2022.
Namun Adhan Dambea menilai bahwa Pemprov Gorontalo begitu tergesa-gesa dianggarkan tahun ini, agar cepat dapat untung pemilik lahan, yang ia duga sebagian tanah yang akan dibangun Islamic Center Gorontalo, milik pejabat penting.
“Mereka mau cepat dianggarkan, agar pejabat pemilik lahan Islamic Center, segera dapat untung, ” kata Adhan Dambea, Anggota Fraksi Nasdem Amanah DPRD Provinsi Gorontalo.
Mantan Walikota ini mempertanyakan visi Rusli Idris, terhadap Adat bersendikan Syara’ dan Syara’ bersendikan Kitabullah. Menurut Adhan, tak nampak program keagamaan yang menggema seantero Provinsi Gorontalo, yang dilakukan mereka. justru kalau hoby nya Gubernur tak tanggung-tanggung dianggarkan.
“Mana ada program keagamaan yang muncul selama periode Gubernur Rusli – Idris. Kalau Off Road serius sekali ia,” ungkap Adhan.
Makanya, ia tak percaya kalau mereka bicara program keagamaan, itu tidak ada.
Jadi, Adhan meyakini, kelompok yang tak senang sikap Nasdem Amanah, melempar hoax ditengah masyarakat, untuk memberikan keran agar kami tak senang dengan pembangunan Islamic Center.
“Barisan pendukung Pemprov yang sengaja menimbulkan Isi SARA, dengan menyebarkan bahwa kami menolak, ” pungkas Adhan.
Fraksi Nasdem Amanah memberikan waktu 7 Kali 24 jam untuk meralat dan meminta maaf kepada masyarakat Gorontalo. Bilamana tak dilakukan, maka langkah hukum akan ditempuh agar prang terhadap hoax, dengan menimbulkan perpecahan dikalangan umat Islam dapat dihindari. Dan meminta apart hukum jangan lengah adanya penyeberan HOAX terlebih masala SARA. (MDG)
