Gorontalo, MEDGO.ID – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, memaparkan berbagai temuan penting hasil inspeksi mendadak (sidak) terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Paparan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara pada Rapat Evaluasi Survei Monitoring MBG Tahap II yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo di Fox Hotel Gorontalo, Kamis (20/11).
Dalam sambutannya, Idah menegaskan bahwa akurasi data dan kepatuhan terhadap standar operasional merupakan fondasi utama keberhasilan program ini. Ia mengungkapkan bahwa sejumlah temuan lapangan masih memerlukan pembenahan dari penyedia layanan.
“Program ini menyangkut gizi dan kesehatan anak-anak kita. Karena itu, pengawasannya tidak boleh main-main. Setiap temuan harus segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan risiko kesehatan,” tegas Idah.
Sebagai Ketua Satgas MBG, Idah merinci berbagai masalah yang ia jumpai saat sidak. Di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Tibawa, ia mendapati makanan transit diletakkan di atas karpet, bukan di atas meja seperti yang diwajibkan untuk mencegah potensi kontaminasi. Ia juga menyoroti penggunaan ompreng yang tidak sesuai pedoman.
“Saya masih melihat buah yang tidak sesuai standar, seperti salak dan pisang, dimasukkan ke dalam ompreng. Ompreng itu hanya untuk buah potong, bukan buah utuh,” ungkapnya.
Kendaraan distribusi turut menjadi perhatian. Idah menemukan penyedia masih menggunakan mobil pribadi dengan penempatan makanan yang bercampur dengan penumpang. Beberapa ompreng bahkan diletakkan di kursi, dashboard, maupun bagasi. Ada pula mobil box tanpa rak yang membuat pekerja harus masuk ke dalam ruang distribusi sambil menggunakan sandal.
Sidak lainnya dilakukan pada sore hari di salah satu dapur penyedia menu, di mana proses memasak masih berlangsung pukul 13.30. Setelah ditelusuri, keterlambatan itu dipicu suplai ayam yang berbau dan harus diganti.
Meski masih banyak catatan, Idah mengapresiasi peningkatan kesadaran pelaksana program.
“Tapi Alhamdulillah, kini para pengelola SPPG justru menunggu sidak karena ingin membuktikan bahwa dapurnya sudah sesuai standar. Ini menunjukkan meningkatnya kesadaran dan rasa tanggung jawab,” kata Idah.
Sementara itu, Plt Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Dwi Alwi Astuti, menjelaskan bahwa survei monitoring dan evaluasi MBG 2025 dilaksanakan dalam dua tahap: Tahap I pada Juni–Juli dan Tahap II pada Oktober–November 2025. Dua komponen survei yang dikerjakan BPS meliputi Survei Khusus MONEF MBG dan Survei Baseline MBG.
Seluruh hasil survei akan dihimpun dalam laporan resmi dan menjadi bahan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto serta Dewan Ekonomi Nasional untuk peningkatan pelaksanaan Program MBG tahun 2025. (Adv/IH)
