Gorontalo, MEDGO.ID — Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menegaskan pentingnya percepatan realisasi fisik di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Arahan tersebut disampaikan dalam rapat pimpinan yang berlangsung di aula rumah jabatan Gubernur, Senin (24/11), dan dihadiri Wakil Gubernur Idah Syahidah serta Sekdaprov Sofian Ibrahim.
Dalam rapat itu, Gusnar menyoroti tiga OPD yang belum memenuhi target realisasi fisik berdasarkan kesepakatan 15 November. Ketiga OPD tersebut ialah BPSDM Provinsi yang baru mencapai 81,98 persen dari target 83 persen, Diskumperindag dengan capaian 78,04 persen dari target 80 persen, serta PUPR KP yang realisasinya tercatat 75,34 persen dari target 80 persen.
Secara khusus, realisasi PUPR KP dinilai masih
menghadapi sejumlah kendala pada beberapa paket konstruksi. Beberapa proyek yang disebut memerlukan perhatian lebih meliputi peningkatan Jalan Brigjen Piola Isa, pembangunan gedung kantor Badan Keuangan, rehabilitasi gedung kantor Gubernur, serta pembangunan Kanal Tanggidaa yang belum mencapai 100 persen realisasi keuangan.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti belanja modal pada sejumlah OPD yang masih perlu dipacu, seperti pembangunan lanjutan gedung rawat inap RSUD Ainun Habibie, pembangunan gedung kantor Labkesda di Dinas Kesehatan, pembangunan Tipe B tahap II di Dinas Perhubungan, hingga pembangunan gedung kantor UPTD KPH Wilayah I dan II Gobar oleh Dinas DLHK.
Gusnar meminta seluruh OPD segera melakukan percepatan penyerapan anggaran agar target realisasi fisik dapat terlampaui. Ia menjadwalkan evaluasi lanjutan pada awal Desember mendatang.
“Insya Allah tanggal empat kita lakukan kembali rapat pimpinan, jadi bapak ibu sudah bisa menghitung berapa persen yang bisa ditargetkan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar OPD yang sudah berada di atas target tetap meningkatkan kinerja, serta memperhatikan kegiatan yang masih berada dalam kategori merah. Gusnar menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam pengelolaan keuangan.
“Untuk keuangan-keuangan ini jangan sampai terlambat, kita buat peraturan internal, setiap ada kemajuan berapa persen, keluarkan uangnya, supaya terbaca fisik dan keuangan kita, karena penyerapan anggaran itu menjadi perhatian pemerintah pusat,” tutupnya. (Adv/IH)
